BI dan Pemerintah Perkuat Koordinasi Fiskal-Moneter untuk Stabilkan Rupiah di Tengah Tekanan Dolar AS

Bank Indonesia bersama pemerintah memutuskan untuk memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal sebagai respons terhadap tekanan nilai tukar rupiah yang kian terdepresiasi akibat penguatan dolar Amerika Serikat. Langkah ini diambil di tengah gejolak pasar keuangan global yang mendorong arus modal asing keluar dari pasar domestik.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa kolaborasi antara otoritas moneter dan pemerintah selama ini telah berjalan erat dan akan terus ditingkatkan. Hal itu disampaikannya usai pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri Keuangan di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, pada Sabtu (6/6/2026).

“Kami tegaskan bahwa koordinasi dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry.

Fokus utama dari penguatan koordinasi ini, menurut Perry, adalah menjaga kestabilan rupiah melalui langkah-langkah yang saling mendukung sesuai kewenangan masing-masing institusi. Ia menjelaskan bahwa kebijakan fiskal dan moneter harus seirama agar upaya stabilisasi nilai tukar berjalan efektif.

“Penguatan koordinasi fiskal moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu,” tuturnya.

Salah satu langkah konkret yang disepakati adalah meningkatkan daya tarik investasi portofolio. Perry menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga di sejumlah negara telah mendorong investor menarik dana dari pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN) domestik, yang pada akhirnya menekan nilai tukar rupiah.

“Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflow kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow, ada saham dan SBN,” kata Perry.

“Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” sambungnya.

Di sisi lain, Bank Indonesia dan pemerintah juga sepakat untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan. Upaya ini dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia, disertai penyesuaian remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

Menurut Perry, langkah tersebut krusial untuk memastikan operasi moneter berjalan efektif dalam menjaga stabilitas nilai tukar. “Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI. Tapi tentu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah,” jelasnya.

“Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas tukar rupiah. Sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” katanya.

Perry menegaskan bahwa penguatan koordinasi fiskal dan moneter akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global. Langkah ini tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian pasar keuangan internasional.

Ia optimistis perekonomian Indonesia tetap memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan eksternal. “Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini, sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita itu bagus,” pungkasnya.