PDIP Usung 21 Rekomendasi, Soroti Kedaulatan hingga Ancaman Otoritarian

Setelah tiga hari berdiskusi di Beach City International Stadium Ancol, Rakernas I PDIP akhirnya resmi ditutup Senin (12/1) lalu. Dari forum itu, partai mengeluarkan 21 butir rekomendasi eksternal yang dibacakan langsung oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham.

Pembacaan rekomendasi itu dilakukan usai pengarahan tertutup dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sebelum menyampaikan poin-poinnya, Jamaluddin terlebih dahulu menegaskan pondasi perjuangan partai.

“Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia raya yang diamanahkan oleh Bung Karno dan para pendiri republik, PDI Perjuangan menempatkan etika-moral, keteladanan, dan kebenaran hakiki sebagai pandu perjuangan politik. Kebenaran itu adalah kebenaran ideologis Pancasila; kebenaran konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kebenaran etika yang berpihak kepada rakyat,” ucap Jamaluddin.

“Partai terus memperkuat kemampuan teknokratik yang berbasis pada meritokrasi dengan menjalankan pola pembangunan nasional semesta berencana,” tambahnya.

Menurut Jamaluddin, Rakernas kali ini berfokus menjawab delapan tantangan besar yang dihadapi Indonesia. Daftarnya panjang, mulai dari krisis keteladanan, persoalan ekonomi, bencana ekologis, sampai situasi geopolitik global yang makin rumit. Tak ketinggalan, pembungkaman suara kritis dan melemahnya supremasi hukum juga jadi perhatian serius.

“Berbagai persoalan di atas dijawab oleh PDI Perjuangan dalam Rakernas I PDI Perjuangan dengan Tema: ‘Satyam Eva Jayate: Di sanalah Aku Berdiri Untuk Selama-lamanya, Kader Sebagai Pandu Ibu Pertiwi’,” jelasnya.

“Tema ini menegaskan keyakinan PDI Perjuangan dengan mendorong praksis ideologi Pancasila ke dalam kebijakan dan tindakan politik yang berpihak pada wong cilik, dan keyakinan bahwa kebenaran pasti menang serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia,” sambung Jamaluddin.

Nah, dari pembahasan itulah kemudian lahir 21 rekomendasi eksternal. Isinya beragam, tapi punya benang merah yang jelas: kedaulatan dan keberpihakan pada rakyat. Berikut poin-poinnya:

1. PDIP menegaskan sikap politiknya untuk memperkokoh kedaulatan politik, ekonomi berdikari, dan kepribadian dalam kebudayaan. Ini jadi pedoman utama menghadapi dinamika global dan tantangan nasional. Partai menolak segala bentuk tekanan, ketergantungan, dan dominasi asing yang merugikan kepentingan nasional. Seluruh kebijakan negara, haruslah berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan tentu saja, kepentingan rakyat.

2. Partai mendesak pemerintah bersikap tegas menolak segala bentuk pelanggaran kedaulatan negara lain. Mereka menyoroti insiden penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang didalangi Presiden AS Donald Trump. Menurut PDIP, tindakan semacam itu merendahkan martabat PBB, melanggar hukum internasional, dan bertentangan dengan Dasa Sila Bandung. Sikap itu juga dinilai tak sejalan dengan pembukaan UUD 1945 yang menentang segala bentuk penjajahan.

3. Peningkatan kualitas demokrasi Indonesia butuh fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan (checks and balances) yang efektif. Ini bisa diwujudkan lewat pelembagaan partai politik, perlakuan yang adil bagi semua parpol, reformasi hukum, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, serta perlindungan hak berserikat dan berpendapat.

4. PDIP menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang. Tujuannya jelas: mengawal pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat sesuai cita-cita kemerdekaan.

5. Pemerintah didorong untuk mencegah bencana ekologis. Caranya dengan kebijakan tata ruang yang baik, menghentikan deforestasi, dan menindak tegas kejahatan seperti illegal logging dan illegal mining. Pemulihan ekosistem yang rusak, termasuk hutan mangrove dan lahan basah di pesisir, harus jadi bagian integral dari perlindungan lingkungan.

6. Manajemen penanggulangan bencana perlu diperbaiki. PDIP mendesak penguatan sistem mitigasi melalui teknologi terintegrasi, koordinasi kelembagaan yang solid, serta kesiapsiagaan dari tanggap darurat hingga pascabencana. Ini bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya.

7. Partai mencermati krisis iklim global yang memicu cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, hingga krisis pangan. Salah satu penyebab utamanya adalah energi fosil. Karena itu, pemerintah harus konsisten menjalankan komitmen penurunan emisi dari Protokol Kyoto, Persetujuan Paris, hingga fakta iklim Glasgow dan Dubai. Ketidakseriusan hanya akan memperparah keadaan.

8. "Merawat Pertiwi" ditegaskan sebagai sikap ideologis partai untuk mengatasi krisis ekologis. Manusia dan alam adalah satu kesatuan. Pembangunan yang merusak lingkungan dianggap pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan. Pengelolaan sumber daya alam harus berdaulat, melibatkan rakyat, dan untuk kemakmuran rakyat.

9. Partai meneguhkan politik kerakyatan yang berlandaskan gotong royong. Keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, dan kelompok marginal lainnya adalah wujud perjuangan keadilan sosial dan ekologis. Negara harus hadir aktif, bukan dikendalikan oleh kepentingan pemodal besar.

10. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah harus memperkuat kemampuan produksi petani dan nelayan. Riset dan inovasi pangan perlu dikembangkan, disertai jaminan sarana produksi, perlindungan harga, dan lahan pertanian produktif. Pangan lokal juga perlu didorong untuk memenuhi gizi rakyat.

11. PDIP berkomitmen mendukung inisiatif masyarakat membentuk koperasi secara organik dan mandiri. Koperasi harus benar-benar menjadi gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.

12. Otonomi daerah perlu diperkuat dengan memastikan alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) yang adil dan proporsional. Pemotongan anggaran dinilai tidak mencerminkan keadilan dan melanggar azas desentralisasi.

13. Seluruh jajaran partai berkomitmen solid menjalankan program kerakyatan. Fokusnya pada pemberantasan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pencegahan stunting, program menanam 10 tanaman pendamping beras, dan penyediaan lapangan kerja yang layak.

14. Hak rakyat memilih pemimpinnya lewat Pilkada langsung harus dijaga untuk memperkuat legitimasi. PDIP mendorong Pilkada berbiaya rendah, misalnya dengan e-voting, serta penegakan hukum tegas terhadap politik uang dan mahar politik.

15. Reformasi sistem politik nasional harus berjalan beriringan dengan reformasi hukum yang berkeadilan. PDIP mendorong sistem multi partai sederhana sebagai padanan sistem presidensial, dengan peserta Pemilu legislatif hanya partai politik.

16. Ruang partisipasi generasi muda dalam politik, berekspresi, dan berinovasi sangat penting. Negara wajib mendorong penguasaan iptek, riset, dan inovasi mulai dari teknologi pangan dan energi hingga AI dan bioteknologi serta melindungi pemanfaatannya.

17. Seluruh elemen bangsa didorong mencegah lahirnya otoritarian populis dengan menjaga cita-cita Reformasi. Poinnya meliputi pemberantasan KKN, penguatan pers bebas, perlindungan suara kritis, penegakan supremasi hukum, penyelenggaraan pemilu yang jujur, serta penempatan TNI dan Polri sesuai tugas dan fungsi konstitusionalnya.

18. PDIP mendesak transformasi Polri yang substantif. Tujuannya agar kepolisian setia pada konstitusi, bukan kekuasaan jangka pendek. Pengawasan parlemen dan Kompolnas perlu diperkuat. Institusi harus dibersihkan dari anasir politik praktis, dengan fokus pada kesejahteraan personel di lapangan.

19. Independensi penegak hukum adalah kunci. Kesejahteraan aparat hukum perlu diperhatikan, dan norma hukum pidana yang multi tafsir harus diperbaiki. Penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, tidak boleh jadi alat kekuasaan atau persaingan bisnis.

20. Komitmen reformasi untuk menjadikan TNI sebagai tentara profesional yang menjauhi politik praktis ditegaskan kembali. Pembangunan kekuatan pertahanan harus berdikari, prioritaskan industri dalam negeri, dan berbasis ancaman riil. Tata kelola internal berbasis meritokrasi dan kesejahteraan prajurit juga harus ditingkatkan.

21. Terakhir, PDIP berkomitmen membangun pencegahan korupsi dan tata kelola yang baik di internal partai. Ini mencakup pendidikan antikorupsi untuk kader, sistem anti politik uang, akuntabilitas dana politik, rekrutmen yang transparan, serta larangan keras penyalahgunaan wewenang bagi kader yang jadi pejabat publik.