Rp14,69 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad: Teka-teki Angka Bulat di Delapan Paket Kontrak

MURIANETWORK.COM, JAKARTA – Nilai Rp14,69 miliar yang mengalir dari dua kementerian ke PT Rans Animasi Indonesia ramai dibicarakan sejak Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuannya, Senin (9/11/2026). Yang paling banyak disorot adalah paket tayangan Instagram Story senilai Rp575,7 juta. Padahal, kalau rincian delapan paket itu dibaca satu per satu, ada pola yang lebih menarik: angka-angkanya terlalu bulat.

Temuan ICW bersumber dari data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Total nilai kontraknya Rp14.696.955.002. Lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 melalui unit Museum dan Cagar Budaya. Tiga paket lainnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025–2026.

Lima Paket, Total Pas Rp3,9 Miliar

Kelima paket Kemendikbudristek pada 2024 terdiri atas:

• Penayangan video di YouTube RANS Entertainment: Rp452.698.902
• Penayangan Instagram Reels @raffinagita1717: Rp205.893.300
• Penayangan Instagram Story @raffinagita1717: Rp575.655.000
• Penayangan TikTok @raffinagita1717: Rp144.423.600
• Jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam acara: Rp2.521.329.200

Masing-masing nilainya tampak dihitung dengan teliti sampai satuan rupiah. Namun, kalau dijumlahkan, hasilnya Rp3.900.000.002, hanya selisih dua rupiah dari angka bulat Rp3,9 miliar. Pos terbesarnya justru bukan konten media sosial, melainkan jasa kehadiran Raffi di acara, yang menyerap sekitar 65 persen dari total paket Kemendikbudristek.

Tiga Direktorat, Tarif yang Nyaris Kembar

Pola serupa muncul di KKP. Tiga paket datang dari tiga direktorat jenderal yang berbeda, dengan pekerjaan yang juga berbeda:

• Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (2025), influencer engagement: Rp3.596.955.000
• Setditjen Perikanan Budidaya (2025), influencer engagement untuk pembangunan BINS: Rp3.600.000.000
• Setditjen Perikanan Tangkap (2026), jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna: Rp3.600.000.000

Dua paket bernilai tepat Rp3,6 miliar. Paket ketiga hanya lebih rendah Rp3.045.000. Total kontrak KKP mencapai Rp10,8 miliar, atau sekitar 73 persen dari keseluruhan nilai yang disorot ICW.

ICW sendiri mempertanyakan keseragaman harga ini. Menurut ICW, nilai sekitar Rp3,6 miliar per paket memunculkan pertanyaan soal cara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun, apa dasar penetapan harganya, dan apakah nilai tiap paket wajar.

Dalam pengadaan, HPS seharusnya disusun dari harga pasar atas volume pekerjaan, misalnya jumlah tayangan, durasi, atau jumlah kehadiran. Angka akhir yang nyaris kembar untuk tiga pekerjaan berbeda di tiga unit berbeda menjadi pertanyaan yang hanya bisa dijawab lewat dokumen HPS dan kerangka acuan kerja (KAK). Sampai saat ini, kedua dokumen itu belum dibuka ke publik.

Spesifikasi yang Menyebut Nama Akun

Catatan ICW lainnya menyangkut cara pembelian. Paket-paket tersebut dibeli lewat e-purchasing katalog elektronik, dengan spesifikasi yang langsung menyebut kanal tertentu: YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717. ICW menilai spesifikasi seperti itu hanya mengarah ke satu penyedia dan menutup ruang persaingan.

Data yang dihimpun ICW juga menunjukkan PT Rans Animasi Indonesia didirikan pada 15 April 2020 dan belum tercatat sebagai penyedia pengadaan pemerintah sebelum 2024.

Dua Aliran APBN yang Berbeda

Isu ini kerap disederhanakan menjadi "APBN untuk Raffi Ahmad". Padahal ada dua aliran yang perlu dipisahkan.

Aliran pertama adalah hak keuangan Raffi sebagai pejabat. Sejak 22 Oktober 2024, Raffi menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 mengatur hak keuangan dan fasilitas utusan khusus diberikan setinggi-tingginya setingkat menteri. Pembiayaan kerja utusan khusus bersumber dari APBN melalui anggaran Sekretariat Kabinet. Merujuk ketentuan gaji menteri, sejumlah media menghitung penghasilannya sekitar Rp18,6 juta per bulan, belum termasuk fasilitas lain.

Aliran kedua adalah kontrak jasa dari kementerian kepada perusahaan. Nilai Rp14,69 miliar ini setara sekitar 788 bulan, atau lebih dari 65 tahun, penghasilan bulanan tersebut.

Hubungan kedua aliran itu terletak pada kepemilikan. ICW mengutip dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli: PT Rans Entertainment Indonesia memegang 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, dan Raffi disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut. Raffi juga memegang 0,9 persen saham Rans Animasi secara langsung dan menjabat komisaris.

Di sinilah soal waktu menjadi penting. ICW mencatat ketiga kontrak KKP diteken setelah Raffi dilantik sebagai utusan khusus, sehingga dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Paket Kemendikbudristek tercatat pada tahun anggaran 2024. Tanggal kontraknya tidak dirinci dalam data yang dipublikasikan, sehingga belum bisa dipastikan apakah paket itu terjadi sebelum atau sesudah pelantikan.

Di Tengah Efisiensi

ICW juga mengaitkan belanja ini dengan kebijakan efisiensi anggaran yang menyasar layanan publik dan pembangunan. Sebagai pembanding, ICW mencatat 58,03 persen dari Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Akibatnya, sisa dana rata-rata per desa hanya sekitar Rp200–300 juta. Artinya, satu paket Instagram Story senilai Rp575,7 juta melampaui sisa Dana Desa untuk dua desa.

ICW juga menyoroti dua hal lain. Pertama, manfaat jasa influencer dinilai sulit diukur secara terbuka. Kedua, kedua kementerian sebenarnya sudah punya biro hubungan masyarakat, situs resmi, dan kanal media sosial yang dibiayai negara.

Lima Tuntutan ICW

ICW menyampaikan lima tuntutan:

1. KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket, meliputi KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
2. BPKP dan inspektorat jenderal kedua kementerian mengaudit kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan tugas dan fungsi instansi.
3. LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer lewat katalog elektronik, terutama spesifikasi yang mengarah ke penyedia tertentu.
4. Presiden menghentikan belanja influencer yang tidak terkait tugas kementerian, serta mencegah perusahaan milik pejabat yang diangkat Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatannya.
5. Raffi Ahmad membuka kepemilikan dan posisinya di perusahaan tersebut, serta menjelaskan langkahnya mencegah konflik kepentingan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Raffi Ahmad, manajemen PT Rans Animasi Indonesia, Kemendikbudristek atau kementerian penerusnya, maupun KKP terkait temuan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

Perlu dicatat, temuan ICW bukan putusan hukum. Pengadaan lewat katalog elektronik merupakan mekanisme yang sah, dan belum ada lembaga penegak hukum yang menyatakan adanya pelanggaran. Pertanyaan terbesarnya justru belum terjawab: bagaimana delapan paket dengan pekerjaan berbeda bisa berakhir di angka yang sebulat itu. Jawabannya ada di dokumen HPS, yang hingga kini belum dibuka. (red)