Sistem Perlindungan Anak Dinilai Rentan, Legislator Desak Perkuat Regulasi Media Sosial

Butuh Sinkronisasi Lintas Lembaga

Untuk menangani masalah ini secara komprehensif, diperlukan sinergi dan kerja sama yang erat antar berbagai lembaga. Singgih menekankan pentingnya kolaborasi antara Kepolisian, Kementerian Sosial, Kominfo, hingga lembaga non-pemerintah.

Ia juga mengusulkan pembentukan tim khusus yang bertugas menyelidiki sindikat adopsi ilegal yang memanfaatkan platform digital. Korban penculikan, menurutnya, juga harus mendapatkan pendampingan psikologis jangka panjang serta dukungan hukum.

Transparansi Data untuk Pencegahan yang Efektif

Langkah strategis lainnya adalah transparansi data terkait kasus penculikan dan perdagangan anak. Singgih meminta agar data jumlah laporan, modus operandi, hasil penanganan, dan rekomendasi penindakan dapat diakses publik.

"Dengan data yang jelas, kebijakan pencegahan bisa lebih efektif," tuturnya. DPR pun disebutkan dapat mendorong penganggaran khusus untuk layanan rehabilitasi korban dan memperkuat sistem pendataannya.

Sebagai gambaran, publik baru-baru ini dihebohkan dengan kasus balita 4 tahun, Bilqis, yang hilang di Makassar dan ditemukan di Jambi setelah hampir seminggu. Bilqis adalah korban penculikan yang dijual dengan surat palsu. Sementara itu, kasus Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun dari Jakarta Selatan, hingga kini masih misteri setelah 8 bulan hilang dan terus ditelusuri polisi.