Pasca-Bencana Aceh, Empat Masalah Pokok Jadi Fokus Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi di Banda Aceh pada Sabtu (10/1) kemarin cukup intens. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, T.A. Khalid, yang ditunjuk sebagai penanggung jawab (PIC) dari parlemen, memaparkan perkembangan terbaru penanganan pascabencana yang melanda Aceh awal bulan ini. Ia duduk bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah.

Khalid menjelaskan, upaya koordinasi sudah berjalan sejak akhir tahun lalu. Setelah rapat pada 30 Desember, timnya langsung turun ke lapangan. Mereka bertemu dengan para bupati di wilayah terdampak bencana tanggal 1, 2, dan 4 Januari, sekaligus berkoordinasi dengan satgas di lokasi.

Dari pertemuan-pertemuan itulah, berbagai aduan dan masalah berhasil dikumpulkan.

"Tanggal 5 rapat kami laporkan semua, teman-teman dari PIC melaporkan dari lapangan," ujar Khalid.

"Komunikasi kami antarkementerian sangat luar biasa," imbuhnya, menekankan kolaborasi yang berjalan mulus.

Nah, dari semua laporan itu, setidaknya ada empat masalah pokok yang jadi sorotan. Pertama, soal normalisasi sungai. Menurut Khalid, ini krusial untuk mencegah banjir susulan.

"Sungai-sungai yang berefek pada banjir susulan karena masih ada kayu dan sebagainya, hujan 1 jam banjir," katanya menggambarkan kondisi yang mendesak untuk ditangani.

Masalah kedua adalah percepatan penyediaan hunian tetap sementara (Huntara). Di sini, ada masukan menarik dari lapangan agar Huntara dirancang lebih ramah untuk perempuan dan anak-anak. Kabar baiknya, hal ini berhasil diselesaikan.

"Kami laporkan alhamdulillah banyak hal yang bisa kami selesaikan," ucap Khalid dengan nada lega.

Dua masalah lainnya yang tak kalah penting adalah perbaikan akses infrastruktur ke daerah-daerah yang masih terisolir, serta pembersihan rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan ringan. Intinya, pekerjaan rumah masih menumpuk, tapi koordinasi terus digenjot.

Dari Banda Aceh, laporan ini menunjukkan upaya pemulihan mulai menemui ritmenya, meski jalan masih panjang.