Penyelesaian Status Kewarganegaraan Keturunan Filipina di Sulawesi Utara

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) secara sistematis menangani status kewarganegaraan warga keturunan Filipina di Sulawesi Utara. Isu yang berlangsung puluhan tahun ini menjadi fokus utama dalam agenda Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) Indonesia-Filipina.

Komitmen Menyelesaikan Masalah Kewarganegaraan Ganda

Kasubdit Kerja sama Antar Negara Direktorat Kerja Sama dan Bina Perwakilan Ditjen Imigrasi, Agus Abdul Majid, menyatakan bahwa proses sistematis ini diinisiasi oleh Kemenko untuk menegaskan status keturunan Filipina di Sulut. Penanganan melibatkan ribuan orang melalui koordinasi lintas lembaga.

Kerja Sama Lintas Lembaga

Proses penyelesaian melibatkan berbagai kementerian, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Pemerintah Provinsi Sulut. Keputusan yang dihasilkan dijamin empiris, akurat, dan tidak rawan digugat.

Dasar Hukum Penetapan Status

Setiap hasil penegasan status dari Pemerintah Filipina menjadi dasar bagi Indonesia dalam memproses izin tinggal maupun kewarganegaraan. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia tidak mengenal istilah stateless (tanpa kewarganegaraan).

Dukungan Penuh dari Pemerintah

Komitmen Presiden Prabowo Subianto yang memiliki trah Sulawesi Utara, serta dukungan para menteri terkait, menjadi momentum penting untuk percepatan penyelesaian. Saat ini terdapat sekitar 8.000 WNI di Filipina Selatan dengan 2.000 orang sudah ditegaskan statusnya.

Rencana Kedepan dan Target Penyelesaian

Pemerintah Filipina akan memulai gelombang kedua penegasan status pada 2025, sementara Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah paralel berbasis data empiris. Rencana akhir proses ini akan ditandai dengan seremoni penyerahan paspor dan izin tinggal tahun depan.

Langkah konkret ini diharapkan menjadi solusi final dan permanen bagi keturunan Indonesia maupun Filipina yang selama ini hidup di wilayah perbatasan Sulawesi Utara.