AKBP Didik Putra Kuncoro Dipecat Tidak Hormat Usai Jadi Tersangka Narkoba

Isi koper yang disita cukup bervariasi dan dalam jumlah signifikan. Tim penyidik menemukan sabu seberat 16,3 gram, 49 butir ekstasi lengkap beserta 2 butir sisa pakai dengan total berat 23,5 gram. Selain itu, terdapat juga 19 butir Alprazolam, 2 butir Happy Five, dan 5 gram ketamin.

Profil dan Perjalanan Karier

AKBP Didik Putra Kuncoro mengawali hidupnya di Kediri, Jawa Timur, pada 30 Maret 1979. Ia adalah anak keempat dari lima bersaudara, dilahirkan dalam keluarga sederhana pasangan Moersidi, seorang guru, dan Sri Darmiyati. Latar belakang keluarganya dikenal menekankan nilai-nilai kedisiplinan dan integritas.

Minatnya pada dunia kepolisian membawanya ke Akademi Kepolisian (Akpol). Ia berhasil lolos seleksi pada 2001 dan menyandang lulusan Akpol tahun 2004. Penugasan pertamanya membawanya ke Polda Gorontalo sebelum akhirnya berpindah ke Polda Metro Jaya dua tahun kemudian.

Di Jakarta, kariernya menunjukkan perkembangan. Didik pernah menduduki posisi seperti Kaurbinopsnal Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Wakapolres Tangerang Selatan. Pengalaman operasionalnya di bidang reserse kemudian berlanjut saat ia ditugaskan ke Polda NTB pada 2020.

Di Polda NTB, ia memegang sejumlah jabatan penting yang berhubungan langsung dengan penanganan kejahatan, termasuk Kasubdit I Ditreskrimum, Kasubdit IV Ditreskrimsus, dan Kasubdit III Ditresnarkoba. Kepercayaan puncak datang dengan pengangkatannya sebagai Kapolres Lombok Utara pada Juli 2023, dan kemudian sebagai Kapolres Bima Kota pada Januari 2025.

Dampak dan Konteks

Kasus yang menjerat seorang perwira dengan jabatan strategis seperti ini tentu menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus narkoba, terlebih yang menangani langsung bidang tersebut sebelumnya, berpotensi mengikis kepercayaan publik. Institusi kepolisian, khususnya di wilayah NTB, kini dihadapkan pada ujian untuk menegakkan prinsip keadilan dan konsistensi penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Proses hukum yang transparan dan sanksi kode etik yang tegas, seperti yang telah dijalankan, menjadi langkah krusial untuk memulihkan dan menjaga kredibilitas institusi di mata masyarakat.