Amnesty Kecam Langkah Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS

“Pemerintah Indonesia harus menjelaskan terbuka alasan di balik keputusan yang merusak sistem hukum internasional,” cetus Usman.

Ia pun mendesak Komisi I DPR untuk segera memanggil Menlu Retno Marsudi. Tujuannya jelas: minta penjelasan mendetail soal langkah kontroversial ini. Sebab, parlemen harus memastikan kebijakan luar negeri tetap sejalan dengan konstitusi, yang menjunjung tinggi perdamaian dunia lewat hukum internasional dan prinsip HAM.

Amnesty juga menyoroti konteks Palestina. Di tengah situasi Gaza yang masih sangat mencekam, dengan pembatasan bantuan kemanusiaan yang sistematis, bergabung dengan inisiatif AS tanpa melibatkan rakyat Palestina dianggap sebuah sikap hipokrit.

“Indonesia harus memastikan segala upaya atas nama perdamaian di Palestina melibatkan rakyat Palestina karena menyangkut masa depan mereka,” tegas Usman.

Baginya, perdamaian yang dibangun dengan mengabaikan korban bukanlah perdamaian sejati. Sikap seperti ini bukan cuma melemahkan komitmen konstitusional Indonesia terhadap kemanusiaan, tapi juga berisiko ikut melanggengkan kejahatan serius.

Pada akhirnya, langkah ini berpotensi menggerus kredibilitas Indonesia di mata dunia. Selama ini Indonesia dikenal sebagai pendukung multilateralisme dan penegak hukum internasional. Kini, reputasi itu dipertaruhkan.