Muhammadiyah Tolak Wacana Ubah Struktur Polri, Serukan Perbaikan Internal

Wacana soal perubahan struktur Polri, yang ramai dibicarakan belakangan ini, ditanggapi serius oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Menurutnya, posisi Polri dan TNI yang langsung di bawah presiden pasca-Reformasi 1998 bukanlah keputusan sembarangan. Itu hasil pertimbangan yang sangat matang, di tengah gelombang perubahan besar-besaran terhadap seluruh institusi kenegaraan kala itu.

Haedar menekankan, kedua institusi itu adalah alat negara yang punya fungsi penting namun berbeda. Karena itu, pemisahan dan penempatannya di bawah komando langsung presiden punya alasan kuat. Lantas, bagaimana jika muncul masalah? Baginya, solusi terbaik justru ada di dalam tubuh institusi itu sendiri, bukan dengan mengutak-atik struktur dasarnya.

"Kalau ada masalah, lebih baik lihat kondisi di dalam dan diperbaiki yang ada di dalam," ujar Haedar kepada para wartawan, Sabtu (21/2/2026).

Ia lalu melanjutkan, "Sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan."

Di sisi lain, Haedar memandang perubahan struktural seperti menggeser Polri ke bawah kementerian bukanlah jawaban ajaib. Justru berisiko menambah masalah baru. Apalagi, nyaris tidak ada kementerian yang benar-benar bersih dari persoalan internal saat ini. Menurutnya, logika yang sama harusnya berlaku. "Apakah dengan ada masalah kementerian kita hilangkan, kita lebur dan lain sebagainya?" tanyanya retoris.

"Atau juga ketika kita punya masalah dalam kehidupan masyarakat selalu perubahan struktural, cukuplah," tegas Haedar.

Oleh karena itu, Muhammadiyah lebih menekankan pada penerapan prinsip tata kelola yang baik atau good governance. Ini harus berlaku merata, mulai dari internal Polri dan TNI, hingga ke seluruh lini birokrasi kementerian. Soalnya, kata dia, masalah seperti pencegahan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah bersama bagi semua lembaga.

Haedar pun menyampaikan keyakinannya pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. "Saya percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenegarawanannya dan pandangan-pandangannya yang luar biasa visioner mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi," tuturnya.

Harapannya sederhana: semua institusi terus memperbaiki diri. Tujuannya agar korupsi semakin ditekan dan pelayanan kepada bangsa dan rakyat bisa optimal. Ia juga berpesan khusus kepada Tim Reformasi Polri. "Kami berharap juga kepada Tim Reformasi Polri untuk dengan seksama dan bijaksana memahami persoalan secara komprehensif," harap Haedar.

Terakhir, Haedar menegaskan sikap organisasinya. Muhammadiyah, katanya, tidak akan ikut campur soal personalia atau siapa yang menduduki posisi tertentu di pemerintahan termasuk jabatan puncak di kepolisian. Itu semua adalah ranah prerogatif presiden. "Saya yakin bahwa Pak Prabowo memiliki pandangan yang tentu luas, saksama, dan bijaksana," ucapnya menutup pembicaraan.

Pernyataan Haedar ini seakan menjawab gelombang wacana yang sebelumnya sudah ditolak tegas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (26/1), Sigit secara gamblang menolak ide penempatan Polri di bawah kementerian.

Menurutnya, usulan semacam itu justru akan melemahkan Polri dan juga Presiden RI.

Jenderal Sigit awalnya berterima kasih atas dukungan fraksi-fraksi DPR yang menginginkan Polri tetap di bawah presiden. Namun, pengawasan dari DPR tentu tetap diperlukan. Lalu, dengan nada hormat namun pasti, ia menyampaikan penolakan resmi institusinya.

"Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus," kata Sigit.

Alasannya jelas. Posisi Polri saat ini dinilainya sudah ideal. "Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat," paparnya.

Lebih jauh, Sigit khawatir perubahan itu justru akan membingungkan. Penempatan di bawah kementerian khusus berpotensi menciptakan 'matahari kembar' dalam komando. Padahal, dengan posisi langsung di bawah presiden, Polri bisa bergerak lebih lincah dan responsif sesuai kebutuhan negara.

"Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian.... Ini menimbulkan potensi 'matahari kembar' menurut saya," pungkas Jenderal Sigit.