Indonesia Ditunjuk sebagai Wakil Komandan Pasukan Internasional di Gaza, Kerahkan Ribuan Personel TNI

Peran Indonesia di panggung dunia sedang berubah, dan perubahan itu kini terlihat paling jelas dalam sikapnya terhadap konflik Palestina-Israel. Setelah puluhan tahun lebih banyak bersuara lewat diplomasi dan dukungan kemanusiaan, Jakarta kini mengambil langkah yang jauh lebih berani. Mereka tak lagi cuma menjadi pengamat yang bersimpati, tapi siap terjun langsung sebagai aktor keamanan di Gaza salah satu wilayah paling pelik di planet ini. Penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) adalah bukti nyata pergeseran paradigma itu. Langkah ini sekaligus mencerminkan ambisi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong Indonesia sebagai kekuatan menengah yang tak cuma bicara, tetapi juga bertindak. Inilah ujian sesungguhnya bagi politik luar negeri "Bebas dan Aktif" dalam bingkai perdamaian.

Namun begitu, keputusan ini bukan muncul tiba-tiba. Akarnya ada pada kerangka hukum internasional yang rumit, yang dibentuk akhir 2025. Pijakan utamanya adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, yang disahkan pada 17 November tahun itu. Resolusi itu memberi mandat penggunaan kekuatan untuk menjaga perdamaian. Bagi pemerintah Indonesia, dukungan terhadap resolusi ini adalah cara konkret untuk mengakhiri kekerasan dan memastikan bantuan kemanusiaan sampai. Lebih dari itu, Jakarta melihat ini sebagai peluang: agar penarikan tentara Israel dari Gaza berjalan tertib, dan digantikan oleh pasukan internasional yang lebih bisa diterima penduduk lokal. Di sinilah Indonesia ingin memainkan peran kepemimpinan.

Momen penentunya terjadi ketika Mayor Jenderal Jasper Jeffers, Komandan ISF dari AS, mengumumkan penunjukan resmi Indonesia sebagai Wakil Komandan. Pengumuman itu bukan sekadar formalitas. Itu adalah pengakuan Washington terhadap kapasitas militer dan kredibilitas diplomasi Indonesia. Jakarta sendiri sudah menyatakan kesiapan mengerahkan hingga 8.000 personel TNI. Sektor Rafah, lokasi strategis di perbatasan Mesir, dipilih sebagai titik pendaratan pertama.

Kehadiran ribuan tentara Indonesia di Gaza nantinya bukan cuma persoalan keamanan semata. Ini soal legitimasi moral. Keberadaan kontingen Muslim besar-besaran di pasukan internasional diharap bisa meredam kemarahan warga lokal terhadap keterlibatan AS dan Israel. Tapi, sisi gelapnya jelas: risiko keamanan bagi personel TNI akan melonjak. Faksi-faksi bersenjata di Gaza, termasuk Hamas, sudah terang-terangan menolak kehadiran pasukan asing mana pun yang punya mandat melucuti senjata.

Dinamika Politik Domestik dan "Batas Nasional" Indonesia

Pemerintah Indonesia tidak masuk begitu saja. Mereka memberi sejumlah syarat ketat kepada Dewan Perdamaian (Board of Peace) sebagai dasar partisipasi. Poin-poinnya krusial dan mencerminkan kehati-hatian Jakarta.

Pertama, misi ini murni kemanusiaan, bukan tempur. Personel TNI tak akan terlibat operasi ofensif atau konfrontasi langsung dengan kelompok bersenjata Palestina.

Kedua, Indonesia menolak tegas ikut dalam mandat demiliterisasi paksa. Melucuti senjata kelompok perlawanan dianggap melampaui tugas perlindungan sipil.

Ketiga, pengerahan pasukan harus dapat izin eksplisit dari Otoritas Palestina.

Keempat, keterlibatan ini sama sekali bukan pengakuan atau normalisasi hubungan dengan Israel.

Dan kelima, fokus utama adalah membangun kapasitas lokal: melindungi warga sipil, mendistribusikan bantuan, membangun kembali infrastruktur, dan melatih polisi Palestina.

Syarat-syarat ini menciptakan semacam "Paradoks Kemanusiaan" bagi Indonesia. Soalnya, Resolusi 2803 jelas memberi mandat demiliterisasi pada ISF. Dengan menolak bagian itu, Indonesia beroperasi dengan interpretasi yang berbeda dari AS dan Israel. Ketegangan antara mandat kolektif dan "batas nasional" Indonesia ini akan jadi ujian berat bagi koordinasi komando di lapangan antara Jenderal Jeffers dan wakilnya dari Indonesia.

Muhammad Waffaa Kharisma, peneliti dari CSIS Jakarta, mengingatkan bahayanya.

“Pemerintah Indonesia harus berhati-hati agar tidak menjadi 'wajah kolonialisme baru' di Gaza,” katanya.

Jika ISF akhirnya dilihat sebagai alat untuk mengamankan kepentingan Israel, bukan untuk kemerdekaan Palestina, maka pasukan Indonesia akan kehilangan legitimasi moralnya. Mereka bisa dengan mudah berubah menjadi target serangan kelompok perlawanan lokal.

Tantangan Nyata di Lapangan: Hamas, Israel, dan Risiko yang Mengintai

Di atas kertas, kesepakatan mungkin sudah ada. Tapi realitas di Gaza tetap brutal dan berbahaya. Hamas, yang berkuasa sejak 2007, secara terbuka menolak Resolusi 2803 dan pembentukan ISF. Bagi mereka, pasukan internasional yang bertugas melucuti senjata perlawanan sudah kehilangan netralitas mereka dianggap berpihak pada "pendudukan".

Hamas bersikukuh, jika pasukan internasional mau dibentuk, mereka harus cuma ditempatkan di perbatasan untuk memantau gencatan senjata. Itu pun harus sepenuhnya di bawah pengawasan PBB, bukan di bawah badan pimpinan Trump seperti Dewan Perdamaian. Sikap ini jelas ancaman langsung bagi keselamatan personel TNI. Setiap upaya masuk ke wilayah yang masih dikontrol Hamas, sekalipun untuk bantuan, berpotensi disambut dengan perlawanan bersenjata atau sabotase.

Di sisi lain, pemerintah Netanyahu juga skeptis. Mereka waspada terhadap keterlibatan negara-negara yang dianggap mendukung Hamas, seperti Turki dan Qatar. Israel dengan tegas menyatakan tidak akan menarik pasukan sepenuhnya dari Gaza sebelum Hamas benar-benar dilucuti proses yang bisa makan waktu bertahun-tahun dan penuh pelanggaran gencatan senjata. Dalam situasi seperti ini, pasukan Indonesia terjepit dalam posisi yang sangat canggung: di antara tentara Israel yang masih menduduki dan faksi Palestina yang melawan, sambil berusaha menjalankan misi kemanusiaan yang diharapkan netral.

Lalu, Bagaimana Masa Depannya?

Transisi Indonesia dari pendukung moral menjadi Wakil Komandan ISF di Gaza adalah pertaruhan diplomatik terbesar dalam sejarah politik luar negeri kita. Langkah ini menunjukkan nyali Presiden Prabowo untuk ambil tanggung jawab nyata mengelola krisis global. Tapi sekaligus membuka pintu risiko yang bisa membahayakan nyawa prajurit dan reputasi Indonesia di mata dunia Islam.

Kesuksesan misi ini bergantung pada tiga hal. Pertama, kemampuan Indonesia mempertahankan "batas nasional"-nya tanpa menggagalkan operasi ISF secara keseluruhan. Kedua, kepiawaian diplomat dan komandan militer kita memenangkan hati warga Gaza, meyakinkan mereka bahwa TNI hadir sebagai saudara seagama yang ingin membangun, bukan sebagai alat kepentingan asing. Dan ketiga, konsistensi Dewan Perdamaian dalam menyediakan peta jalan politik yang jelas menuju Palestina yang merdeka. Tanpa solusi politik permanen, ISF hanya akan jadi pemadam kebakaran di tengah kobaran api yang tak pernah padam.

Perjalanan Indonesia telah berubah dari kata-kata menjadi aksi. Jika peran sebagai Wakil Komandan ini bisa dijalankan dengan integritas, ini akan jadi tonggak sejarah kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan perdamaian global. Tapi jika kita tergelincir ke dalam pusaran konflik dan politik transaksional, harga yang dibayar akan mahal: bukan cuma uang negara, tapi nyawa penjaga perdamaian dan kepercayaan bangsa-bangsa di dunia.

Dunia kini menunggu kedatangan tim pendahulu Indonesia di Rafah dalam beberapa bulan ke depan. Di sana, di antara puing-puing dan sisa-sisa harapan, Tentara Nasional Indonesia akan menulis babak baru sejarah diplomasi kita. Sebuah babak di mana keberanian dan kemanusiaan diuji dalam skala paling ekstrem. Indonesia sudah memilih untuk bertindak. Dan sejarahlah yang nanti akan menjadi hakim paling adil atas keputusan besar ini.

Tantan Taufik Lubis,
Wakil Rektor Universitas Jakarta, Ketua Umum DPP KNPI, Founder - Youth Organization of Islamic Cooperation