Keputusan Indonesia untuk ikut serta dalam Dewan Perdamaian yang digagas Amerika Serikat ternyata tak lepas dari sorotan. Amnesty Internasional, organisasi HAM global, justru melihat langkah ini sebagai sebuah kemunduran. Mereka menilai, bergabung dengan inisiatif AS di bawah Trump bisa merusak komitmen Indonesia sendiri terhadap tatanan hukum internasional.
Di sisi lain, posisi Indonesia saat ini cukup unik: mereka sedang memimpin Dewan HAM PBB. Nah, inilah yang jadi titik kritik utama.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, tak sungkan menyuarakan kecamannya.
“Bagaimana Indonesia efektif memimpin Dewan HAM jika membebek ke Trump yang lagi menyerang sistem internasional PBB? Miris,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Selasa (27/1).
Menurut Usman, Board of Peace itu cuma bagian dari serangan Trump terhadap PBB dan lembaga-lembaga keadilan internasional. Klaim perdamaian yang diusung, lanjutnya, justru dipakai untuk melemahkan jaminan hak asasi manusia universal – termasuk yang diemban oleh Dewan HAM yang dipimpin Indonesia.
"Ini menegaskan standar ganda Indonesia," tegasnya.
Ia merasa keputusan ini seperti tamparan. Bayangkan, puluhan tahun diplomasi Indonesia membangun sistem global berdasarkan nilai-nilai universal dan kesetaraan antarnegara. Kini, alih-alih memperbaiki kelemahan yang ada, pemerintah dinilai malah ikut merusak fondasi yang susah payah dibangun pasca Perang Dunia II.
Artikel Terkait
Iran Tegaskan: Tetangga yang Bantu AS Akan Dianggap Musuh
Sumeleh: Seni Meletakkan Beban di Era yang Tak Pernah Berhenti Berdering
Delapan WNA China Ditahan di Cirebon, Bekerja Pakai Visa Wisata
Tenaga Kesehatan di Lumajang Ketahuan Selundupkan 240 Pil Koplo Lewat Organ Intim