Jakarta – Sabtu sore itu, udara di Masjid Baitut Tholibin terasa berbeda. Ada kehangatan yang menguar, lebih dari sekadar menunggu adzan Maghrib. Lebih dari 1.600 orang memadati lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu, meramaikan acara bertajuk “Ramadan Ceria: Berbuka Bersama 1.000 Difabel”.
Acara ini jelas bukan sekadar buka puasa biasa. Di balik kemeriahannya, terselip pesan kuat tentang komitmen pemerintah di bidang pendidikan inklusif. Momentum Ramadan dimanfaatkan untuk menegaskan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, berhak atas layanan pendidikan yang layak.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, hadir menyampaikan tekadnya. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (15/3/2026), ia menegaskan hal itu.
“Semua anak Indonesia, apa pun kondisinya dan di mana pun mereka berada, berhak memperoleh layanan pendidikan. Karena itu kami berkomitmen memperkuat pendidikan inklusif agar anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak lainnya,” kata Mu’ti.
Menurutnya, ini adalah kewajiban negara. Namun begitu, tantangannya tidak kecil. Bukan cuma soal fasilitas, tapi juga kesiapan guru dan lingkungan sekolah yang benar-benar menerima.
Untuk itulah, sejumlah langkah konkret disiapkan di tahun 2026. Pemerintah akan mendorong lebih keras penerapan sistem inklusif di sekolah reguler. Di sisi lain, penambahan Sekolah Luar Biasa di daerah yang masih kekurangan juga menjadi prioritas.
Yang tak kalah penting adalah pelatihan guru pendamping. “Tahun 2026 kami akan mulai melatih lebih banyak guru pendamping agar sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak berkebutuhan khusus,” lanjut Mu’ti.
Artikel Terkait
Paus Leo XIV Serukan Penghentian Kekerasan dan Kembali ke Dialog di Timur Tengah
NTT Data Luncurkan Pabrik AI Berbasis NVIDIA untuk Percepat Adopsi Perusahaan
Gejolak Global dan Momentum Indonesia Menuju Kekuatan Ekonomi Mandiri
UEFA Batalkan Finalissima 2026, Duel Spanyol vs Argentina Batal Digelar