Havas Buka Suara: Palestina Punya Peran Kunci di Board of Peace

Di tengah berbagai spekulasi, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan satu hal: Palestina punya peran langsung dalam struktur Board of Peace atau BoP. Inisiatif internasional yang digagas untuk mendorong perdamaian, termasuk dalam konflik Israel-Palestina itu, ternyata melibatkan mereka.

“Ada. Ada orang Palestina,” tegas Havas saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa (27/1), usai rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR.

“Itu teknokrat dari otoritas Palestina, mereka yang nanti akan melaksanakan beberapa program,” lanjutnya.

Menurut Havas, anggapan bahwa Palestina dikesampingkan dalam BoP itu keliru. Memang, perwakilannya tidak duduk sebagai negara anggota. Namun begitu, mereka terlibat penuh dalam struktur operasional lewat para teknokrat dari Otoritas Palestina. Jadi, klaim soal ketidakterlibatan itu cuma kesalahpahaman di ruang publik.

Proses pembentukannya sendiri ternyata sudah makan waktu lama. Havas mengungkapkan, pembahasan piagam dan klausul-klausulnya sudah berjalan sejak pertemuan di New York. “Itu pembahasannya sudah lama, dari beberapa inisiator,” ujarnya. Artinya, keputusan Indonesia untuk bergabung bukanlah langkah spontan.

Lalu, bagaimana dengan solusi dua negara?

Havas memastikan two-state solution tetap menjadi bagian kerangka BoP. Inisiatif ini, katanya, hadir sebagai jalan tengah di tengah kebuntuan mekanisme internasional yang ada. “Kan ini bagian dari solusi dua negara. Persoalannya sekarang, kalau enggak ada Board of Peace, terus alternatifnya apa?” tanyanya retoris.

Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa BoP akan bersaing dengan Dewan Keamanan PBB. Havas justru punya pandangan berbeda. Menurutnya, BoP lahir justru karena stagnasi lembaga dunia itu dalam menangani konflik berkepanjangan.

“Dewan Keamanan PBB dibentuk tahun 1945. So what have they done since 1945? Ini kan riil, jadi kita coba dulu,” ucapnya blak-blakan.

Ia juga membantah tudingan bahwa BoP cuma proyek ekonomi atau properti yang mengabaikan solusi politik. Gagasan awal justru datang dari negara-negara Timur Tengah, dan kini didukung sejumlah negara lain. “Sekarang negara-negara Timur Tengah, Turki, Pakistan juga terlibat,” jelas Havas.

Soal posisi Indonesia, ia menegaskan semua anggota punya hak suara setara. Indonesia tetap bisa menyampaikan keberatan jika ada kebijakan yang dinilai tak sejalan dengan kepentingan nasional atau komitmennya mendukung kemerdekaan Palestina.

Kuncinya, menurut Havas, adalah membedakan antara keanggotaan politik dan struktur operasional. Nah, di ranah operasional inilah para teknokrat Palestina akan terjun langsung. Mereka yang akan menjalankan program-program nyata. Dengan begitu, aspirasi rakyat Palestina tetap punya ruang dan suara dalam seluruh proses perdamaian yang diupayakan.