Havas memastikan two-state solution tetap menjadi bagian kerangka BoP. Inisiatif ini, katanya, hadir sebagai jalan tengah di tengah kebuntuan mekanisme internasional yang ada. “Kan ini bagian dari solusi dua negara. Persoalannya sekarang, kalau enggak ada Board of Peace, terus alternatifnya apa?” tanyanya retoris.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa BoP akan bersaing dengan Dewan Keamanan PBB. Havas justru punya pandangan berbeda. Menurutnya, BoP lahir justru karena stagnasi lembaga dunia itu dalam menangani konflik berkepanjangan.
“Dewan Keamanan PBB dibentuk tahun 1945. So what have they done since 1945? Ini kan riil, jadi kita coba dulu,” ucapnya blak-blakan.
Ia juga membantah tudingan bahwa BoP cuma proyek ekonomi atau properti yang mengabaikan solusi politik. Gagasan awal justru datang dari negara-negara Timur Tengah, dan kini didukung sejumlah negara lain. “Sekarang negara-negara Timur Tengah, Turki, Pakistan juga terlibat,” jelas Havas.
Soal posisi Indonesia, ia menegaskan semua anggota punya hak suara setara. Indonesia tetap bisa menyampaikan keberatan jika ada kebijakan yang dinilai tak sejalan dengan kepentingan nasional atau komitmennya mendukung kemerdekaan Palestina.
Kuncinya, menurut Havas, adalah membedakan antara keanggotaan politik dan struktur operasional. Nah, di ranah operasional inilah para teknokrat Palestina akan terjun langsung. Mereka yang akan menjalankan program-program nyata. Dengan begitu, aspirasi rakyat Palestina tetap punya ruang dan suara dalam seluruh proses perdamaian yang diupayakan.
Artikel Terkait
Prabowo Gelar Rapat Terbatas di Bogor, Lanjutkan Rintisan Kerja Sama Pendidikan dengan Inggris
Anggaran Rp 74 Triliun untuk Perbaikan Sumatera, Ketua Komisi V: Dana yang Ada Baru 52 Miliar
Aiptu Ikhwan dan Serda Heri Minta Maaf Usai Video Es Hunkue Viral
Hanif Dhakiri Absen dari Panggilan KPK, Jadwal Pemeriksaan Kasus RPTKA Ditunda