Pemerintah Ingatkan Kolaborasi Daerah Kunci Cegah Ulangan Krisis Polusi Jakarta 2023

Jakarta kembali bersiap. Setelah musim hujan berlalu, ancaman lama polusi udara kembali mengintai. Pemerintah, lewat Kementerian Dalam Negeri, mengingatkan bahwa upaya pengendaliannya harus terukur, bertumpu pada data, dan yang paling krusial: hasil kolaborasi antar daerah. Tanpa itu, krisis seperti tahun 2023 bisa terulang.

Peringatan itu disampaikan Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, Jumat lalu (13/3/2026). Saat membuka forum diskusi di Jakarta, ia menegaskan acara ini adalah langkah antisipatif. “Kegiatan kita kali ini sifatnya responsif,” ujarnya.

“Untuk menghadapi situasi yang mungkin saja terjadi kembali setelah memasuki musim kemarau. Jika tidak dikendalikan dengan baik, kita berpotensi menghadapi kembali krisis pencemaran udara seperti yang terjadi pada tahun 2023.”

Ia tak berlebihan. Kenangan akan 2023 masih jelas: konsentrasi partikel halus PM2.5 melonjak drastis. Udara kotor itu bukan cuma mengaburkan langit, tapi merusak kesehatan. Menurut sejumlah studi, kondisi serupa masih terjadi. Ambang batas polutan seperti PM10 di beberapa wilayah kerap terlampaui. Imbasnya jelas: rumah sakit ramai, biaya kesehatan membengkak, dan anggaran pemerintah terbebani.

“Ketika konsentrasi partikel berukuran sangat kecil meningkat dan berdampak pada meningkatnya prevalensi penyakit pernapasan hingga potensi terjadinya hujan asam,” imbuh Yusharto.

Di sisi lain, data penelitian cukup mengkhawatirkan. Di wilayah aglomerasi Jakarta dan sekitarnya, polusi udara disebut berkontribusi pada tingginya angka gangguan pernapasan, masalah kardiovaskular, dan sederet penyakit lain. Bahkan, ribuan kasus kematian dini tiap tahun diduga kuat terkait paparan ini.

“Fakta-fakta ini Bapak/Ibu sekalian menunjukkan bahwa persoalan kualitas udara bukan hanya isu lingkungan semata,” tegasnya. “Tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kesehatan publik, produktivitas ekonomi serta kualitas hidup masyarakat yang ada di perkotaan.”

Namun begitu, tantangannya kompleks. Polusi udara tak kenal batas administrasi. Sumbernya beragam: dari knalpot kendaraan, cerobong industri, pembangkit listrik, sampai aktivitas rumah tangga. Ditambah lagi, faktor cuaca dan angin turut berperan menyebarkan polutan lintas wilayah.

Maka, Yusharto menekankan arahan Presiden. Penanganannya harus sistematis, berbasis data, dengan koordinasi lintas sektor dan daerah yang lebih kuat. Ia berharap forum diskusi ini bisa melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret, untuk memperkuat sinergi antara pusat, daerah, dan semua pemangku kepentingan.

Dari sisi daerah, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim punya pandangan. Baginya, solusi mendesak untuk menekan polusi di Jabodetabek adalah memperkuat transportasi publik.

“Nah jadi usulannya apa? usulannya sudah banyak,” kata Dedie. “Salah satunya kalau untuk aglomerasi Jabodetabek, selesaikan yang namanya LRT Jabodebek. Jadi ketergantungan kita terkait pemakaian kendaraan roda dua, roda empat akan berkurang.”

Pesan utamanya jelas: kita tak bisa lagi menunggu. Langkah terukur dan kerja sama erat bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak. Sebelum kabut asap kembali menyergap.