Diplomat Senior Soroti Risiko di Balik Langkah Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza Trump

Di sisi lain, Dino juga mengingatkan pemerintah soal posisi diplomasi kita. Jangan sampai Indonesia dicap cuma sebagai ‘anak buah’ Trump, yang pola pikirnya dalam politik luar negeri sering dianggap tak lazim.

"Kita harus pastikan Dewan Perdamaian ini tidak menyaingi apalagi melangkahi wewenang PBB," tambahnya. Poin ini penting. PBB tetap harus menjadi poros utama.

Iuran Fantastis: Perlukah Dibayar?

Lalu, ada soal uang. Trump disebut meminta iuran fantastis dari negara anggota permanen: satu miliar dolar AS, atau sekitar Rp 17 triliun. Angka yang tak main-main.

Soal ini, Dino bersikap blak-blakan. Nasihatnya menohok: Indonesia tak perlu membayar iuran sebesar itu. Titik.

Dalam situasi yang penuh tanda tanya ini, Dino mendorong Wamenlu Anis Matta yang punya mandat untuk urusan diplomasi dunia Islam untuk tampil lebih aktif. Publik butuh penjelasan yang transparan dari Kemenlu, terutama terkait Piagam Dewan Perdamaian yang sudah ditandatangani Presiden Prabowo di Davos.

Memang, Prabowo menyebut momen penandatanganan itu sebagai kesempatan bersejarah. Tapi bagi para diplomat kawakan seperti Dino, niat baik saja tidak cukup. Di panggung internasional yang kompleks, ketajaman membaca arah angin dan kepentingan tiap pihak adalah kunci. Agar Indonesia tidak terseret, dan tetap tegak lurus pada amanat konstitusi untuk membela Palestina.