Hidayat Nur Wahid Soroti Kuota Petugas Haji Mahasiswa dan Kartu Nusuk Jelang Haji 2026

Jakarta – Persiapan haji 2026 menunjukkan titik terang. Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Haji dan Umroh Rabu lalu (21/1), Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyoroti beberapa kemajuan. Ia secara khusus mengapresiasi rencana penambahan kuota petugas haji dari kalangan mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di Timur Tengah.

Memang, angkanya naik. Dari laporan Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan, kuota untuk mahasiswa di 10 negara itu kini 133 orang, bertambah dari tahun sebelumnya yang cuma 120.

Tapi bagi HNW sapaan akrabnya itu belum cukup. “Sesuai aspirasi pimpinan PPI se-Dunia, mestinya melihat minat dan potensi para mahasiswa itu, bisa lebih banyak lagi yang diangkat,” ujarnya. Harapannya, tambahan kuota yang lebih signifikan bisa terwujud di musim haji mendatang.

Di sisi lain, ada persoalan lain yang langsung ia sampaikan. Soalnya, untuk mukimin dan mahasiswa di Arab Saudi sendiri, Kemenhaj baru mengangkat 750 petugas. Jumlah ini dirasa tak sesuai kesepakatan rapat pada November 2025.

“Hal itu langsung saya persoalkan kepada Wamenhaj Dahnil A Simanjuntak sebelum rapat dimulai,” kata Hidayat.

Dahnil pun langsung merespons. Katanya, masih akan ada penambahan dari Tenaga Pendukung Syarikah. HNW lantas mengingatkan agar janji itu benar-benar ditepati.

“Atas peningkatan tersebut, kepada semua mahasiswa maupun mukimin yang terpilih nanti harus melaksanakan amanah ini dengan baik,” pesan Hidayat usai rapat. Ia menekankan, keunggulan mereka seperti penguasaan bahasa Arab, pemahaman ritual haji, dan pengetahuan budaya setempat harus dimaksimalkan untuk melayani jemaah dengan profesional.

Masalah teknis lain yang ia soroti adalah kartu Nusuk. Hidayat kembali memperjuangkan agar kartu itu bisa dibagikan sejak jemaah masih di Indonesia, tepatnya di embarkasi. Ini sudah jadi kesepakatan rapat-rapat sebelumnya.

Menurutnya, langkah ini penting. Bisa menghilangkan trauma dan memberi kepastian. Soalnya, tahun lalu petugas Saudi sangat ketat mengecek kartu Nusuk di pintu masuk Masjidil Haram. Banyak jemaah yang grogi dan kebingungan.

“Alhamdulillah, Menteri menyampaikan bahwa Kemenhaj terus mengupayakannya,” sambungnya. Ada perkembangan positif: dua Syarikah penyedia layanan kartu Nusuk telah membuka kantor perwakilan di Indonesia. Harapannya, koordinasi jadi lebih lancar dan pembagian kartu bisa dilakukan sebelum keberangkatan.

Sebelum rapat dimulai, Hidayat juga menyampaikan keluhan dari para Pembimbing KBIHU. Mereka mengeluh ditolak saat mau melunasi biaya. Sistem menganggap mereka jemaah biasa yang harus menunggu jeda 18 tahun, padahal aturan jelas memberi pengecualian untuk pembimbing.

“Ini mestinya tidak terjadi,” tegasnya. Pasal 5 Ayat 3 UU 14/2025 sudah mengatur pengecualian itu. Kemenhaj mengakui sistemnya belum sempurna dan akan segera diperbaiki. Meski begitu, mereka memastikan para pembimbing tetap bisa masuk kategori pengecualian sesuai proporsi yang ditetapkan.

“Saya ingatkan, jangan sampai jemaah haji Indonesia nanti tidak mendapat bimbingan yang baik. Bimbingan itu kunci agar ibadah mereka benar dan meraih haji mabrur. Jadi, sangat baik jika aspirasi para pembimbing ini dikabulkan,” pungkas Hidayat menutup pembicaraan.