Makan Bergizi Gratis dan Luka yang Tak Bisa Dihitung Persen

Dari Ayat ke Realitas Ketika Amanah Terkalahkan oleh Kekuasaan

Peringatan dalam Al-Qur’an itu lembut, tapi daya guncangnya panjang. Ia bicara tentang kita, manusia, yang seringkali berhadapan dengan kebenaran namun ogah-ogahan memahaminya. Atau, punya suara tapi memilih diam saat kejujuran butuh keberanian untuk disampaikan.

Kondisi itu digambarkan dengan gamblang dalam Surat Yūnus ayat 42 dan Al-Baqarah ayat 18. Istilah "tuli, bisu, dan buta" di sana jelas-jelas bermakna moral, bukan fisik. Ini soal pilihan batin, bukan keterbatasan indera. Maukah kita menjadikan kebenaran sebagai cermin, atau justru menolaknya karena dianggap mengganggu zona nyaman?

Nah, peringatan itu terasa sangat relevan saat menyaksikan kekuasaan berhadapan dengan kritik. Sejarah umat masa lalu menunjukkan pola yang terus berulang. Lihatlah Fir‘aun. Ia tumbang bukan karena kurang pasukan atau kekuatan, melainkan karena keras kepala menutup diri dari setiap peringatan. Kaum Ashābul-Sabt tergelincir bukan karena tak tahu aturan, tapi karena sibuk menyiasati amanah agar terlihat sah di mata. Kaum munafik pun runtuh, bukan karena miskin kata-kata, tapi karena kata-kata mereka kosong dari tanggung jawab. Polanya konsisten: saat koreksi dianggap sebagai gangguan, di situlah amanah mulai kehilangan pijakannya.

Program Mulia dan Risiko yang Mengiringi

Niat baik dan harapan besar memang sering melahirkan program sosial. Namun begitu, niat baik tak selalu berbanding lurus dengan hasil di lapangan. Dalam urusan publik, keberhasilan menuntut tiga hal: desain kebijakan yang cermat, eksekusi yang konsisten, dan pengawasan yang ketat. Kalau salah satunya melemah, risikonya langsung muncul terutama untuk program berskala besar.

Risiko itu terasa paling perih ketika korbannya adalah anak-anak. Dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, berbagai laporan dan pemberitaan mengungkap persoalan yang memprihatinkan. Ada anak-anak yang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan. Makanan basi, tidak higienis, bahkan tak layak konsumsi sempat ditemukan. Fakta-fakta ini, berapa pun skalanya, harus ditanggapi dengan serius. Anak-anak datang ke sekolah untuk belajar dan bertumbuh, bukan untuk menanggung risiko akibat kelalaian orang dewasa.

Di Balik Masalah Teknis: Persoalan Sikap

Tapi, di balik semua persoalan teknis itu, ada pertanyaan yang lebih mendasar dan menggelisahkan: bagaimana sebenarnya sikap moral para pihak yang terlibat?

Di tingkat penyedia, misalnya. Sangat memprihatinkan jika ada yang tahu bahan itu tak layak, tapi tetap disajikan. Kalau benar terjadi, persoalannya sudah melompat dari sekadar prosedur teknis. Ini sudah masuk wilayah empati dan tanggung jawab kemanusiaan. Begitu keselamatan anak-anak bukan lagi pertimbangan utama, kita sedang berhadapan dengan krisis nurani yang nyata.

Di sisi lain, di tingkat pengelola kebijakan, persoalannya lain lagi. Informasi tentang masalah di lapangan sudah beredar. Yang diharapkan publik tentu respons yang lugas: evaluasi menyeluruh, perbaikan sistem, penegasan standar. Namun yang kerap terlihat? Justru penjelasan yang defensif, pengalihan isu, atau dramatisasi emosi. Kritik dianggap sebagai ancaman, bukan masukan berharga. Sikap seperti ini mungkin bisa dimengerti secara manusiawi, tapi sangat berisiko secara moral jika dibiarkan berlarut-larut.

Dua posisi yang berbeda penyedia di lapangan dan pengelola di puncak pada akhirnya bertemu di satu titik yang sama: melemahnya moral responsibilitas. Kesalahan diketahui, tapi tetap dilakukan. Masalah terlihat, tapi tak segera dikoreksi. Sudah ada korban, tapi empati justru dikalahkan oleh kepentingan menjaga citra. Inilah gejalanya ketika amanah tidak lagi dipikul sebagai beban etis, melainkan dikelola sekadar sebagai risiko administratif belaka.

Ketika Angka Menutupi Makna