Iran di Ambang Perubahan: Dari Protes Ekonomi ke Gugatan Sistem

✍🏻 Ayman Rashdan Wong

Perhatian global, usai Venezuela, kini tertuju ke Iran. Protes besar di sana sudah berjalan tiga minggu. Awalnya, unjuk rasa ini cuma soal ekonomi terutama anjloknya nilai tukar rial. Tapi lama-lama, tuntutannya berubah. Kini, yang digugat adalah sistem pemerintahannya sendiri.

Sistem Iran itu unik, campuran antara demokrasi dan apa yang mereka sebut "kepemimpinan ulama". Memang ada pemilu buat pilih presiden dan anggota parlemen. Tapi, ujung-ujungnya kekuasaan tertinggi tetap di tangan Pemimpin Tertinggi, saat ini Ayatollah Ali Khamenei, dan Majlis Wali alias Dewan Penjaga yang didominasi ulama Syiah.

Intinya, peran para ulama ini adalah menjaga agar jalannya pemerintahan tak keluar dari interpretasi mereka terhadap prinsip Islam. Makanya negara ini namanya Republik Islam.

Lantas, dari mana sistem ini berasal? Akarnya ada di Revolusi 1979. Kala itu, Shah Muhammad Reza Pahlavi raja kedua Dinasti Pahlavi digulingkan. Sebelum era Pahlavi (1925–1979), Iran diperintah Dinasti Qajar (1789–1925). Dan sebelumnya lagi, ada Afshariyyah (1736–1796), serta Safawiyyah (1501–1736).

Nah, Safawiyyah inilah yang mengubah Iran menjadi negara Syiah. Sebelumnya, mayoritas penduduknya justru Sunni.

Di masa Pahlavi, identitas Syiah tetap ada, tapi kebijakan negara cenderung sekuler mirip seperti Turki. Kebijakan ini bikin gerah banyak ulama. Salah satu pengkritik paling lantang adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini, yang akhirnya diusir ke pengasingan.

Di sisi lain, kalangan liberal, sosialis, dan komunis juga makin muak dengan pemerintahan Shah yang otoriter. Semua ketegangan itu akhirnya meledak jadi Revolusi Iran 1978–1979.

Setelah berbulan-bulan gelombang protes, Shah Muhammad Reza turun takhta pada 11 Februari 1979. Dia kabur ke Mesir dan meninggal setahun kemudian. Bersamaan dengan itu, Ayatollah Khomeini pulang ke Iran dan memimpin pendirian Republik Islam.

Tentu saja, tak semua pihak setuju dengan sistem baru ini. Kaum liberal, sosialis, dan komunis perlahan disingkirkan dari panggung politik utama. Sentimen anti-Republik Islam memang tak pernah benar-benar hilang; cuma dipendam saja. Begitu pula dengan kaum monarkis yang masih merindukan era Pahlavi.

Kini, saat ekonomi Iran tercekik sanksi Barat, suara-suara lama itu kembali muncul ke permukaan. Memang Iran sudah beberapa kali dilanda protes. Tapi kali ini skalanya lebih besar dan tantangannya lebih terbuka. Salah satu pemicunya adalah Perang Iran-Israel tahun lalu, yang sedikit banyak mengungkap kelemahan pemerintah.

Pendukung rezim mungkin bilang Iran tetap perkasa karena bisa membalas serangan. Tapi perang itu justru mengikis persepsi publik tentang kekuatan Republik Islam.

Ditambah lagi, Trump sempat mengancam akan ikut campur jika pemerintah Iran bertindak keras terhadap demonstran. Semua ini bukan kebetulan. Media AS dan Israel aktif membangun narasi "pembebasan Iran", sambil mempromosikan Reza Pahlavi putra mantan Shah sebagai calon pemimpin baru.

Hubungan dengan Israel memang jadi salah satu titik balik penting. Dulu, di era Pahlavi, Iran bersahabat dengan Israel. Bahkan, Iran dan Turki adalah dua negara mayoritas Muslim pertama yang menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Saat dunia Arab bersatu melawan Israel tahun 1950-an hingga 1970-an, Israel banyak mengandalkan Iran dan Turki untuk menyeimbangkan tekanan regional.

Tapi revolusi 1979 mengubah segalanya. Khomeini membawa kebijakan anti-Israel, dan sejak itu Iran jadi ancaman utama bagi kepentingan strategis Israel di Timur Tengah.

Bagi AS, Iran adalah sekutu penting bagi China dan Rusia. Melemahkan Iran berarti mengurangi pengaruh kedua rival itu. Tapi, menjatuhkan Iran lewat perang terbuka bukan perkara mudah. Iran negara besar, dengan ibu kota yang letaknya jauh dari pantai. Tidak semudah Venezuela, misalnya. Maka, tekanan dari dalam negeri jadi pilihan yang lebih realistis.

Lihat saja Elon Musk, sibuk mengubah bendera Iran di X (Twitter) jadi bendera era Pahlavi. Jelas sekali ada permainan di sini.

Apakah Iran benar-benar menuju kehancuran? Kita lihat saja nanti. Saya sendiri sedang menyesuaikan naskah GEOPOLITIK DUNIA ISLAM, untuk memperhitungkan dampak geopolitik jika Republik Islam Iran ternyata tak bertahan.

Sementara itu, untuk memahami permainan kekuatan antara AS dan China-Rusia dan di mana posisi Iran di papan catur ini Anda bisa baca buku ADIKUASA.

(fb penulis)