Iran di Ambang Perubahan: Dari Protes Ekonomi ke Gugatan Sistem

- Minggu, 11 Januari 2026 | 16:40 WIB
Iran di Ambang Perubahan: Dari Protes Ekonomi ke Gugatan Sistem

✍🏻 Ayman Rashdan Wong

Perhatian global, usai Venezuela, kini tertuju ke Iran. Protes besar di sana sudah berjalan tiga minggu. Awalnya, unjuk rasa ini cuma soal ekonomi terutama anjloknya nilai tukar rial. Tapi lama-lama, tuntutannya berubah. Kini, yang digugat adalah sistem pemerintahannya sendiri.

Sistem Iran itu unik, campuran antara demokrasi dan apa yang mereka sebut "kepemimpinan ulama". Memang ada pemilu buat pilih presiden dan anggota parlemen. Tapi, ujung-ujungnya kekuasaan tertinggi tetap di tangan Pemimpin Tertinggi, saat ini Ayatollah Ali Khamenei, dan Majlis Wali alias Dewan Penjaga yang didominasi ulama Syiah.

Intinya, peran para ulama ini adalah menjaga agar jalannya pemerintahan tak keluar dari interpretasi mereka terhadap prinsip Islam. Makanya negara ini namanya Republik Islam.

Lantas, dari mana sistem ini berasal? Akarnya ada di Revolusi 1979. Kala itu, Shah Muhammad Reza Pahlavi raja kedua Dinasti Pahlavi digulingkan. Sebelum era Pahlavi (1925–1979), Iran diperintah Dinasti Qajar (1789–1925). Dan sebelumnya lagi, ada Afshariyyah (1736–1796), serta Safawiyyah (1501–1736).

Nah, Safawiyyah inilah yang mengubah Iran menjadi negara Syiah. Sebelumnya, mayoritas penduduknya justru Sunni.

Di masa Pahlavi, identitas Syiah tetap ada, tapi kebijakan negara cenderung sekuler mirip seperti Turki. Kebijakan ini bikin gerah banyak ulama. Salah satu pengkritik paling lantang adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini, yang akhirnya diusir ke pengasingan.

Di sisi lain, kalangan liberal, sosialis, dan komunis juga makin muak dengan pemerintahan Shah yang otoriter. Semua ketegangan itu akhirnya meledak jadi Revolusi Iran 1978–1979.

Setelah berbulan-bulan gelombang protes, Shah Muhammad Reza turun takhta pada 11 Februari 1979. Dia kabur ke Mesir dan meninggal setahun kemudian. Bersamaan dengan itu, Ayatollah Khomeini pulang ke Iran dan memimpin pendirian Republik Islam.

Tentu saja, tak semua pihak setuju dengan sistem baru ini. Kaum liberal, sosialis, dan komunis perlahan disingkirkan dari panggung politik utama. Sentimen anti-Republik Islam memang tak pernah benar-benar hilang; cuma dipendam saja. Begitu pula dengan kaum monarkis yang masih merindukan era Pahlavi.


Halaman:

Komentar