Sunyi yang Berbicara: Ketika Ulama Minang Menjinakkan Euforia Tahun Baru

Peran ulama di sini patut diapresiasi. Mereka berhasil menghentikan arus simulasi itu. Mereka membuktikan bahwa kata-kata masih punya kekuatan. Di dunia yang kecanduan pada perayaan, kesunyian sering disalahartikan sebagai kekosongan. Padahal, bisa jadi itu adalah bentuk refleksi yang paling jujur tanpa perlu menukar satu kehebohan dengan kehebohan lain yang cuma dibungkus label syar‘i.

Di sisi lain, pada tingkat yang lebih dalam, kalender Gregorian tetaplah yang berkuasa. Negara tetap berjalan dengan ritme Masehi: dari anggaran, kontrak, sistem pendidikan, hingga jadwal hukum. Bahkan jadwal Khutbah Jumat pun sering mengacu padanya. Di sinilah kritik ala Baudrillard menemukan relevansinya. Larangan terhadap perayaan seringkali tidak benar-benar menyentuh sistem, karena sistem itu hidup di level struktur waktu, bukan di level pesta. Yang disentuh hanya perilaku permukaan, bukan mesin penanda yang mengatur segalanya.

Lalu, muncul pertanyaan yang lebih berat: bagaimana jika kalender Hijriyah benar-benar dijadikan kalender resmi negara? Kita harus jujur, perjuangan ini akan sangat berat. Ini bukan lagi sekadar soal dalil agama, tapi sudah masuk ranah geopolitik, ekonomi global, standardisasi internasional, perbankan, dan jaringan simbol yang sudah mapan ratusan tahun. Mengganti kalender berarti mengganggu kesepakatan dunia, mengacaukan kenyamanan birokrasi, dan menghadapi resistensi yang tak kasat mata namun sangat kuat. Ini medan pertarungan yang jarang disentuh, karena risikonya nyata dan biayanya mahal.

Tapi justru di sinilah ujian imajinasi peradaban yang sesungguhnya.

“Perlu diingat,” kata seorang pengamat, “kalender Hijriyah sendiri pada awalnya lahir bukan sebagai ritual ibadah. Ia adalah keputusan administratif dan politik peradaban yang diambil secara sadar oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu, untuk menata waktu umat dan negara.”

Jika, secara hipotesis, kalender Hijriyah jadi kalender resmi, mungkin tidak akan ada hitung mundur atau kembang api. Bisa jadi pergantian tahunnya ditandai dengan penanda yang lebih etis: laporan keadilan sosial, evaluasi amanah kekuasaan, atau pengingat kolektif bahwa waktu adalah tanggung jawab, bukan komoditas konsumsi. Bukan menciptakan ritual baru atau sekadar mengharamkan, tapi mereposisi makna secara fundamental.

Pada akhirnya, fenomena Tahun Baru ini seperti cermin ganda. Di satu sisi, ia membuktikan bahwa masyarakat, khususnya di Ranah Minang, masih mendengar ulama sebuah kabar yang menggembirakan. Namun di sisi lain, ia juga memperlihatkan keterbatasan keberanian kita pada level struktural. Dalam dunia simulasi, melarang euforia memang lebih mudah ketimbang menantang sistem waktu itu sendiri. Krisis sebenarnya bukan terletak pada perayaannya, melainkan pada absennya keberanian imajinatif untuk menawarkan tanda tandingan yang setara. Dan barangkali, di situlah tantangan terberat para ulama hari ini: bukan cuma mengatur kepatuhan, tapi berani memikirkan ulang Arsitektur Peradaban itu sendiri.