DPR: Pemerintah Pertimbangkan Subsidi Avtur untuk Tekan Kenaikan Tarif Pesawat

Anggota DPR Ahmad Safei mengaku mendapat kabar baik dari pemerintah. Menurutnya, rencana menaikkan tarif pesawat belum jadi pertimbangan serius. Hal ini disampaikannya menanggapi desakan dari industri penerbangan yang tertekan lonjakan harga bahan bakar avtur.

"Kita berharap sebenarnya itu tidak terjadi," ujar Safei, Anggota Komisi V DPR RI, Jumat lalu.

Dia mengakui, tekanan untuk menaikkan tarif itu nyata. Sumber masalahnya ada di luar kendali Indonesia: eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong harga avtur global meroket. Namun begitu, dia optimistis pemerintah punya sejumlah cara untuk meredam dampaknya. Intervensi melalui skema subsidi disebut sebagai salah satu opsi yang mungkin diambil.

"Ini kan dampak dari eskalasi di Timur Tengah. Kita berharap pemerintah bisa mengatasinya, termasuk melalui skema subsidi agar tidak berdampak pada kenaikan tarif," katanya lagi.

Meski berharap tarif tak naik, Safei juga bersikap realistis. Dalam kondisi tertentu, penyesuaian tarif bisa saja tak terhindarkan. Jika itu yang terjadi, dia meminta publik untuk memahami. Jangan langsung menyalahkan pemerintah.

"Kalau pun itu harus terjadi, ya kita harus menerima. Karena ada kondisi negara yang memang tidak bisa kita kendalikan," imbuhnya.

Pernyataan Safei ini bukan tanpa alasan. Data di lapangan menunjukkan situasi yang cukup pelik. Harga avtur pada April 2026 disebut melonjak hingga rata-rata 70 persen! Lonjakan drastis ini didorong gejolak geopolitik, terutama setelah pecahnya perang antara AS dan Iran yang mengguncang pasar energi dunia.

Tekanan itu langsung dirasakan pelaku industri. Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) sudah angkat bicara. Mereka mendesak pemerintah agar segera menyesuaikan tarif, baik melalui komponen fuel surcharge maupun Tarif Batas Atas (TBA). Bagi mereka, ini soal keberlangsungan operasional.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, menjelaskan posisi mereka.

"Dengan kenaikan avtur yang signifikan, kami mendesak pemerintah segera menyesuaikan fuel surcharge dan TBA agar maskapai tetap bisa beroperasi secara berkelanjutan," tegas Denon.

Kembali ke Safei, dia juga menyelipkan pesan untuk masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi yang fluktuatif, penting membangun kesadaran kolektif. Kadang, menurutnya, reaksi masyarakat terhadap kenaikan biaya transportasi terlihat tidak proporsional.

"Kadang masyarakat mampu membeli barang mewah, tapi ketika ada kenaikan kecil pada biaya transportasi, reaksinya sangat besar. Kesadaran seperti ini yang juga perlu dibangun," tuturnya.

Di akhir, Safei menegaskan komitmen pemerintah. Pemerintah, katanya, akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan menjaga stabilitas tarif. Tapi semua kebijakan tentu harus diambil dengan kepala dingin, mempertimbangkan kondisi global yang bergejolak dan kesehatan anggaran negara.