Anggota DPR Desak Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Harga Avtur pada Tiket Pesawat

Harga avtur global yang melonjak hingga 80 persen akhir-akhir ini tentu bikin was-was. Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, pun mendesak pemerintah untuk segera bertindak. Menurutnya, lonjakan harga bahan bakar pesawat ini berpotensi besar mendongkrak harga tiket. Kalau dibiarkan, daya beli masyarakat bisa terpukul dan pemulihan pariwisata serta konektivitas antar pulau bakal tersendat.

Rivqy angkat bicara soal ini pada Jumat lalu.

“Kita tidak bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan dalam situasi ekstrem seperti ini. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat,” tegasnya.

Memang, dia mengakui kenaikan ini dipicu faktor global yang sulit dihindari. Tapi bukan berarti kita cuma bisa pasrah. Dampaknya terhadap tarif penerbangan, kata dia, masih bisa dikendalikan dengan kebijakan yang tepat.

“Dalam konteks global saat ini, kenaikan harga avtur memang tidak mudah dihindari. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mencegah dampaknya terhadap harga tiket,” tambahnya.

Nah, pelajaran penting bisa diambil dari negara lain. Rivqy menyoroti krisis avtur yang sempat melanda Vietnam, yang berujung pada pemotongan jadwal penerbangan secara drastis. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi udara, jelas harus menghindari skenario serupa. Menurutnya, momen ini tepat untuk mengevaluasi struktur biaya penerbangan nasional, termasuk soal ketergantungan kita pada avtur impor.

Untuk jangka panjang, membangun ketahanan energi di sektor ini jadi kunci.

“Kita perlu melihat ini secara komprehensif, bukan hanya jangka pendek,” katanya.

Lalu, solusi praktis apa yang bisa diambil sekarang? Rivqy mengusulkan pemberian subsidi terbatas atau insentif fiskal buat maskapai. Tujuannya jelas: menahan laju kenaikan harga tiket. Di sisi lain, produksi avtur dalam negeri harus ditingkatkan, begitu juga efisiensi distribusinya. Yang tak kalah penting, kolaborasi antara maskapai BUMN dan swasta perlu diperkuat.

“Kolaborasi antara maskapai BUMN dan swasta harus diperkuat agar industri penerbangan nasional lebih tangguh menghadapi krisis,” ujarnya.

Intinya, semua kebijakan harus bermuara pada satu hal: menjaga akses masyarakat terhadap transportasi udara yang terjangkau. Bukan cuma industri penerbangannya yang harus diselamatkan, tapi juga hak publik untuk tetap bisa terbang.

“Yang kita jaga bukan hanya industri penerbangan, tetapi juga aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi yang terjangkau,” pungkas Rivqy.