"Kebetulan di tim ini ada dua profesor ahli hukum tata negara, ditambah satu profesor lagi ahli hukum. Jadinya diskusi tentang proses hukum jadi panjang," katanya menerangkan.
Dia mengakui, prosesnya memang tidak mudah karena menyangkut kebutuhan akan landasan undang-undang.
Di sisi lain, ada juga beberapa isu lain yang mengemuka, meski tidak jadi pembahasan mendasar. Salah satunya adalah soal kuota polisi wanita atau Polwan. Djamari berharap jumlahnya bisa ditingkatkan signifikan.
"Tambahan polwan supaya bisa mencapai angka 10 sampai 15 persen dari total kekuatan,"
pungkasnya.
Artikel Terkait
DJ Dinar Candy Bongkar Modus Podgeter, Vape Palsu Berisi Narkoba di Dunia Malam
Korban Penjambret Tewas Sendiri, Pelaku Pengejaran Malah Dijerat Hukum
Tina Talissa Resmi Menikah, Wapres Gibran Hadiri Pesta Pernikahan
Anggota DPRD Kudus Divonis Kerja Sosial, Hukuman Pertama di Era KUHP Baru