Susno Duadji Sindir Menhut: Jangan Lempar Bola ke Presiden, Urusan Banjir Itu Tanggung Jawabmu!

Bagi Susno, seorang menteri adalah pembantu presiden. Bukan tukang lempar masalah. "Dikit-dikit presiden, jangan melempar masalah pada presiden. Dia pembantu presiden dan yang harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab," paparnya dengan tegas.

Kalau merasa tak mampu, langkah terhormat adalah mundur. "Kalau merasa bersalah, mundur. Anda melihat dengan sudah terjadinya bencana, mundur menjadi jawaban."

Tak hanya tanggung jawab moral, tapi juga hukum. "Salah satu tanggung jawab sosial, mundur. Kemudian tanggung jawab hukum. Kalau memang itu ada pelanggaran hukum, ikuti sesuai norma hukum yang berlaku," tambahnya.

Susno kemudian menyoroti proses penerbitan izin kehutanan. Dia menduga ada penyimpangan. "Makanya perlu ini diselidiki, izinnya itu benar apa tidak." Bisa saja izinnya formal ada, tapi pemberiannya melanggar ketentuan. Misalnya, rekomendasi teknis dari staf ahli diabaikan. "Misalnya sudah ada saran staf bahwa 'Pak jangan diterbitkan izin di situ'. Bahaya tapi masih nekad menerbitkan itu. Harus bertanggung jawab."

“Maling itu tidak selalu memikul kayu. Maling bisa yang berlindung di balik izin. Ini semua bisa ditelusuri."

Karena kompleksnya kasus ini, Susno mendesak semua lembaga penegak hukum turun tangan. Polri, Kejaksaan, KPK, hingga PPATK. "Jangan cuma satgas. Ini sudah ‘korban nasional’. Ribuan jiwa melayang. Jangan sampai hilang begitu saja seperti kasus-kasus yang dulu," tuturnya.

Lalu, siapa sebenarnya Raja Juli Antoni yang jadi sorotan ini?

Dia adalah politisi muda kelahiran Pekanbaru, 13 Juli 1977. Latar belakang pendidikannya cukup mentereng: sarjana dari IAIN Syarif Hidayatullah, lalu meraih gelar master di Bradford University, Inggris, berkat beasiswa Chevening. Gelar doktor dia dapatkan dari Queensland University, Australia.

Jejak organisasinya kuat di Muhammadiyah, pernah menjabat Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dia juga salah satu pendiri Maarif Institute. Di dunia politik, dia sempat mencoba peruntungan lewat PDIP pada 2009, tapi belum terpilih. Hingga akhirnya, pada 2014, dia mendirikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan kini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina.