Susno Duadji Geram, Menyebut Sikap Menhut Soal Banjir Sumatera "Tidak Wajar"

Mantan Kabareskrim itu tak habis pikir. Bagaimana mungkin seorang menteri, saat dimintai pertanggungjawaban oleh DPR, justru berkelit dan melempar bola ke atasan.

Semuanya berawal dari pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia menyebut banjir besar yang melanda Sumatera baru-baru ini sebagai peristiwa alam murni. Pernyataan itu, rupanya, memantik amarah Susno Duadji.

Menurut Susno, bencana itu jelas-jelas diperparah bahkan mungkin disebabkan oleh ulah manusia. Aktivitas penebangan hutan yang masif dan berlangsung bertahun-tahun, katanya, adalah akar masalahnya. "Tapi menjadi bencana karena manusia," ujarnya dengan nada tinggi. "Karena hutan ditebangi oleh orang-orang serakah."

"Tidak wajar seorang menteri berkata begitu. Mengapa tidak wajar? Itu tanggung jawab teknis dia. Jangan melempar tanggung jawab pada presiden."

Kemarahannya terutama meluap saat menyaksikan Raja Juli di hadapan DPR. Sang menteri, kata Susno, terlihat tidak transparan. Dia enggan menyebutkan secara terbuka nama-nama 20 perusahaan yang izinnya akan dicabut. Padahal, Presiden Prabowo sudah memberikan kewenangan penuh kepadanya untuk mengurus hal-hal teknis kehutanan.

Lalu, buat apa lagi menunggu arahan presiden?

"Presiden banyak tugasnya," tegas Susno. "Urusan teknis kehutanan sudah diserahkan pada menteri. Dia yang tanda tangan, dia yang bertanggung jawab."

Di sisi lain, korban jiwa akibat banjir sudah mencapai ribuan. Kerugian material pun sangat besar. Dalam situasi seperti itu, Susno menilai permintaan data dari DPR adalah hal yang wajar. Sangat wajar. "Wajar DPR minta data itu ke Menhut. Dijawab dong, tidak harus minta izin presiden dulu," katanya.

Bahkan, Susno sampai mempertanyakan integritas Raja Juli. "Ini menteri macam apa dia? Kalau semua menteri seperti itu ya gawat kita ini. Kasihan presidennya."

Bagi Susno, seorang menteri adalah pembantu presiden. Bukan tukang lempar masalah. "Dikit-dikit presiden, jangan melempar masalah pada presiden. Dia pembantu presiden dan yang harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab," paparnya dengan tegas.

Kalau merasa tak mampu, langkah terhormat adalah mundur. "Kalau merasa bersalah, mundur. Anda melihat dengan sudah terjadinya bencana, mundur menjadi jawaban."

Tak hanya tanggung jawab moral, tapi juga hukum. "Salah satu tanggung jawab sosial, mundur. Kemudian tanggung jawab hukum. Kalau memang itu ada pelanggaran hukum, ikuti sesuai norma hukum yang berlaku," tambahnya.

Susno kemudian menyoroti proses penerbitan izin kehutanan. Dia menduga ada penyimpangan. "Makanya perlu ini diselidiki, izinnya itu benar apa tidak." Bisa saja izinnya formal ada, tapi pemberiannya melanggar ketentuan. Misalnya, rekomendasi teknis dari staf ahli diabaikan. "Misalnya sudah ada saran staf bahwa 'Pak jangan diterbitkan izin di situ'. Bahaya tapi masih nekad menerbitkan itu. Harus bertanggung jawab."

“Maling itu tidak selalu memikul kayu. Maling bisa yang berlindung di balik izin. Ini semua bisa ditelusuri."

Karena kompleksnya kasus ini, Susno mendesak semua lembaga penegak hukum turun tangan. Polri, Kejaksaan, KPK, hingga PPATK. "Jangan cuma satgas. Ini sudah ‘korban nasional’. Ribuan jiwa melayang. Jangan sampai hilang begitu saja seperti kasus-kasus yang dulu," tuturnya.

Lalu, siapa sebenarnya Raja Juli Antoni yang jadi sorotan ini?

Dia adalah politisi muda kelahiran Pekanbaru, 13 Juli 1977. Latar belakang pendidikannya cukup mentereng: sarjana dari IAIN Syarif Hidayatullah, lalu meraih gelar master di Bradford University, Inggris, berkat beasiswa Chevening. Gelar doktor dia dapatkan dari Queensland University, Australia.

Jejak organisasinya kuat di Muhammadiyah, pernah menjabat Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dia juga salah satu pendiri Maarif Institute. Di dunia politik, dia sempat mencoba peruntungan lewat PDIP pada 2009, tapi belum terpilih. Hingga akhirnya, pada 2014, dia mendirikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan kini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina.