“Itu namanya aspirasi, kemarahan itu, bahkan mungkin harapan, ekspektasi. Monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin. Selanjutnya itu hak prerogatif presiden,” tuturnya.
Desakan Keras dari Parlemen
Tekanan untuk mundur itu bukan hanya datang dari masyarakat. Di dalam ruang rapat Komisi IV DPR sendiri, suara itu terdengar lantang. Anggota dewan Usman Husin secara terbuka menyarankan bahkan mendesak Raja Juli untuk mundur dari posisinya.
“Kalau Pak Menteri punya hati nurani… saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegas Usman dalam rapat kerja itu.
Argumennya jelas. Menurut Usman, seharusnya izin pelepasan kawasan hutan di Sumatera dihentikan total menyusul bencana dahsyat ini. Ia menuntut penjelasan konkret tentang rencana penanaman ulang dan meminta menteri tidak melempar tanggung jawab ke periode sebelumnya.
“Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua distop,” kata Usman dengan nada keras.
Rapat itu berakhir, tapi pertanyaan besarnya tetap menganga. Di satu sisi, ada menteri yang bersikukuh bertahan dan menyebut segala kritikan sebagai aspirasi. Di sisi lain, ada korban jiwa yang jumlahnya terus bertambah, dan kayu-kayu gelondongan yang menjadi saksi bisu sebuah bencana yang mungkin bisa dicegah.
Artikel Terkait
Kunpeng Membelah Langit: 56 Jam yang Menggetarkan Peta Kekuatan Global
Guru dan Risalah Kenabian: Menjaga Nyala Peradaban dari Ruang Kelas
Target 2028: Menanti Tower Pertama Kampung Haji Siap Layani Jemaah
Trump Batalkan Tarif 10% untuk Sekutu Eropa Usai Kesepakatan dengan NATO Soal Greenland