Domino effect-nya pun berlanjut. Sopir yang gagal dapat solar terpaksa mengantre lagi keesokan harinya. Waktu yang terbuang sia-sia ini akhirnya menghambat pengantaran barang ke pelanggan. "Hal ini tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi di Sumsel. Hubungan kerja sama antara pengusaha dan pelanggan juga terganggu. Mana lagi kami akan terkena denda jika terjadi keterlambatan pengantaran," keluh Supriyadi.
Oleh karena itu, ia mendesak Gubernur Sumsel untuk memeriksa ulang kebijakan ini.
Dari sisi lain, suara para sopir langsung juga tak kalah getir. Togar, salah seorang sopir angkutan truk, mengeluhkan dampaknya bagi kesehatan. Kapan mereka bisa istirahat kalau harus berjibaku dengan antrean di malam hari?
Ia mengaku harus sudah mengantre sejak pukul 20.00 WIB, bahkan ada yang sesudah magrib. "Jadi jika kita terlambat mengantre kemungkinan besar tidak kebagian, alhasil kami harus menunggu di keesokan harinya untuk mendapatkan BBM," jelasnya dengan nada lelah.
Togar juga menyanggah pernyataan Gubernur tentang kecukupan kuota solar. Menurutnya, jika memang cukup, seharusnya tidak ada kelangkaan dan pembatasan yang menyulitkan seperti sekarang.
Ia pun berharap ada evaluasi kebijakan yang mempertimbangkan betul nasib orang-orang kecil seperti dirinya.
Artikel Terkait
KPK Geledah Kantor Pajak Jakut, Dugaan Suap Diskon Rp 60 Miliar Terkuak
Menteri Kesehatan Desak Perbaikan Rumah Nakes Sumatera Rampung Sebelum Lebaran
PMI Serahkan 2.000 Ton Bantuan Logistik untuk Ringankan Beban Warga Aceh di Bulan Puasa
Jebakan di Balik Layar: Menguak Ancaman Child Grooming di Era Digital