Di ruang pertemuan Pemkab Ngawi, Selasa (3/3/2026), suasana tampak serius namun penuh semangat. Yusharto Huntoyungo, Kepala BSKDN Kemendagri, dengan tegas menyampaikan pesan intinya: inovasi daerah bukanlah perlombaan atau pencarian piala semata. Ia harus punya dasar yang kuat.
“Inovasi daerah dapat dimaknai sebagai upaya pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurut Yusharto, poin krusialnya adalah bagaimana sebuah terobosan dirancang. Ia menekankan, inovasi harus lahir dari analisis mendalam dan ilmu pengetahuan, bukan sekadar ide spontan. Tujuannya jelas: meningkatkan efektivitas kerja pemerintah di daerah. Tanpa itu, semua usaha bisa jadi hanya penghambur anggaran belaka.
Kegiatan yang digelar hari itu sendiri adalah Evaluasi Penyelenggaraan Inovasi Daerah 2025 sekaligus Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah (IID) untuk tahun 2026. Dalam forum itulah, Yusharto memaparkan delapan prinsip yang wajib jadi kompas. Prinsip-prinsip itu antara lain efisiensi, peningkatan kualitas pelayanan, dan yang tak kalah penting: keterbukaan serta keberlanjutan.
Nah, soal keterbukaan ini ia tekankan khusus. Prinsip ini, katanya, adalah kunci untuk membangun ekosistem yang sehat. Pemerintah daerah perlu transparan dalam setiap langkah, melibatkan publik, dan membuka diri untuk diawasi oleh akademisi maupun berbagai pemangku kepentingan.
“Inovasi seng ada matinya, akan ada terus mengikuti perkembangan dan situasi yang dihadapi oleh masyarakat,” tambah Yusharto.
Kalimat itu sekaligus jadi pengingat. Inovasi harus terus bergulir, menemukan bentuk-bentuk baru agar tidak basi dan kehilangan relevansinya di tengah masyarakat.
Lalu, bagaimana mengukur semua ini? Yusharto menjelaskan bahwa Indeks Inovasi Daerah (IID) dirancang sebagai alat ukurnya. IID menilai dua aspek utama: Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah, dengan rincian 36 indikator. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran utuh tentang kematangan ekosistem inovasi di suatu wilayah.
Dan Ngawi sendiri punya cerita yang cukup membanggakan. Berdasarkan hasil IID 2025, kabupaten ini menyandang predikat Sangat Inovatif dengan skor 88,58. Mereka bahkan mencatatkan 250 inovasi yang masuk dalam sistem. Sebuah pencapaian yang tidak kecil.
Namun begitu, Yusharto punya catatan. Pencapaian kuantitas yang bagus itu harus diimbangi dengan kualitas dan dampak yang terasa. Ia mendorong agar Ngawi tidak berpuas diri.
“Aparatur sipil negara atau PNS memiliki keleluasaan untuk melakukan pembaruan melalui inovasi,” ucapnya.
Pernyataan itu sekaligus jadi penyemangat. Dukungan regulasi yang konsisten, kolaborasi antar-perangkat daerah, dan sinergi dengan semua pihak model pentahelix menjadi pondasi mutlak. Hanya dengan cara itulah inovasi bisa benar-benar berkelanjutan dan bukan sekadar wacana tahunan belaka.
Artikel Terkait
Borneo FC Kalahkan PSM Makassar 2-1 di Stadion Andi Mattalatta
Presiden Prabowo Sidak Gudang Bulog Magelang, Pastikan Stok Beras Aman
INFID Kritik Garis Kemiskinan BPS dan Anggaran MBG yang Dinilai Tidak Berkelanjutan
Mantan Aktivis Kritik Dominasi Broker Politik dalam Praktik Money Politics