INFID Kritik Garis Kemiskinan BPS dan Anggaran MBG yang Dinilai Tidak Berkelanjutan

Garis kemiskinan versi BPS, yang ditetapkan di angka Rp 641.443 per orang per bulan, menuai kritik. Abdul Waidl, seorang Project Manager INFID, punya pendapat yang cukup keras soal ini. Baginya, angka itu justru berpotensi menyesatkan. Coba bayangkan, seseorang dengan pendapatan Rp 650.000 per bulan hanya selisih beberapa ribu rupiah secara statistik sudah tidak lagi disebut miskin. Padahal, nyatanya?

Menurut Waidl, fenomena ini erat kaitannya dengan bantuan sosial dari pemerintah. “Ketika pemerintah setiap bulan mengeluarkan BLT, per 3 bulan ada PKH, maka ketika saya dapat itu, pengeluaran saya Rp 100.000 pun nanti bisa masuk kategori ‘bukan orang miskin’ karena saya dapat bansos,” ujarnya.

Ia menyampaikan hal itu dalam wawancara dengan Terus Terang Media, Kamis lalu.

Artinya, penurunan angka kemiskinan yang kerap diumumkan itu perlu dilihat ulang. Bukan karena ekonomi masyarakat tiba-tiba jadi mandiri atau berkualitas. Menurut Waidl, lebih karena kemiskinan yang ada justru “tersembunyi” oleh suntikan dana negara.

“Karena kemiskinan saya ditunjang oleh negara, sehingga menjadi tersembunyi, seolah saya tidak miskin,” katanya. “Tapi, sebenarnya kalau itu dicabut, BLT atau bansos yang lain dicabut, maka saya pasti miskin. Apalagi jika pakai standar Bank Dunia.”

Ia meyakini, survei kemiskinan BPS biasanya dilakukan saat masyarakat baru saja menerima bansos. Kalau saja survei itu dijalankan tepat saat bantuan itu habis, angka kemiskinan yang terungkap pasti jauh lebih tinggi. Situasinya makin rumit setelah kehadiran MBG, yang pelaksanaannya dinilai carut-marut.

Di sisi lain, Waidl mengingatkan soal besarnya anggaran untuk program itu. Anggaran MBG yang mencapai Rp 335 triliun dinilai memaksakan kapasitas fiskal Indonesia, yang seharusnya dipakai untuk hal-hal yang lebih vital.

“Rp 335 triliun itu bukan angka yang kecil,” tegasnya.

“Anda bayangkan kalau hitung sederhana, penduduk kita 283 juta, MBG anggarannya Rp 335 triliun. Itu kalau semua penduduk dikasih dengan uang MBG itu per bulan, mereka bisa dapat kurang lebih Rp 100 ribu.”

Uang sebesar itu, lanjutnya, bisa dialokasikan ke hal lain yang lebih mendesak. Ambil contoh BPJS. Untuk peserta kelas 3 saja, iurannya Rp 35.000 per orang. Dengan Rp 100.000 per bulan, tagihan seluruh masyarakat bisa lunas.

Sisanya, sekitar Rp 65.000, masih bisa dipakai buat subsidi pendidikan. Dengan hitungan itu, menurut Waidl, sekolah gratis untuk semua bukan mustahil. Sayangnya, pilihan pemerintah jatuh pada program yang ia sebut populis.

“Jadi, sesuatu yang mulia dan penting itu gugur oleh satu politik populisme yang tidak relevan untuk kepentingan kemajuan bangsa,” ujar Waidl. “Untuk pertumbuhan ekonomi kita? Tidak, tidak tumbuh sama sekali kapasitas kita, akuntabilitas, dan sebagainya. Ini bahaya bagi politik kebijakan fiskal ke depan kita.”