Akademisi Soroti Troll Army sebagai Alat Baru Propaganda Politik di Era Digital

Strategi itu berhasil menciptakan ilusi konsensus. Pandangan yang berbeda perlahan-lahan terpinggirkan, tenggelam oleh riuh rendah suara yang seragam.

Struktur internet China sendiri memang dirancang untuk memperkuat kontrol. "Great Firewall" yang legendaris memblokir akses ke platform global seperti Facebook atau X. Sebagai gantinya, masyarakat beralih ke ekosistem domestik WeChat, Weibo, Douyin yang beroperasi di bawah regulasi super ketat. Moderasi konten dilakukan oleh mesin dan manusia, berjaga-jaga terhadap pembahasan isu-isu terlarang seperti Xinjiang, Tibet, atau peristiwa Tiananmen. Pelanggar aturan bisa menghadapi konsekuensi serius, dari pembatasan akun hingga pengawasan lebih lanjut.

Namun begitu, pengguna internet di sana bukanlah pihak yang pasif. Mereka beradaptasi. Banyak yang mengekspresikan pendapat lewat cara tidak langsung: metafora, satire, bahasa tersirat. Sayangnya, bentuk perlawanan halus ini rentan. Mekanisme pengawasan terus berkembang, menjadi semakin canggih dan sulit diakali.

Pola serupa terlihat jelas dalam diskusi tentang isu sensitif, misalnya perlakuan terhadap komunitas Uyghur. Narasi kritik dari luar negeri kerap direspons dengan framing yang sudah terstandarisasi: itu adalah campur tangan asing atau disinformasi. Responsnya datang secara terorganisasi dan nyaris serentak.

Ini menunjukkan keterkaitan erat antara kebijakan negara, kontrol digital, dan partisipasi massa yang diarahkan. Model yang dipelopori China ini, menurut Nandy, mulai diamati dan bahkan diadopsi oleh aktor politik di berbagai belahan dunia lain. Ditambah lagi, algoritma media sosial yang memang cenderung mempromosikan konten emosional dan memecah belah, batas antara opini publik yang organik dan yang direkayasa jadi semakin kabur.

Lalu, apa relevansinya bagi negara berkembang seperti Bangladesh? Nandy melihat ini sebagai peringatan. Di tanah airnya sendiri, praktik pelecehan daring terkoordinasi, disinformasi, dan mobilisasi politik digital mulai marak. Memanfaatkan nasionalisme dan platform digital untuk mengejar kepentingan politik jangka pendek itu berbahaya. Dampaknya bisa merusak stabilitas sosial dan institusi demokrasi dalam jangka panjang.

Tantangannya bukan lagi sekadar teknologi. Ini soal etika dan politik. Nandy menekankan pentingnya literasi digital, akuntabilitas platform media sosial, dan tentu saja, membudayakan diskusi yang sehat. Yang tak kalah penting adalah komitmen dari para politisi sendiri untuk tidak menjadikan ruang digital sebagai alat polarisasi.

"Di tengah meningkatnya kompleksitas ruang digital," pungkas Nandy, "kemampuan untuk mengenali sumber informasi dan memahami dinamika di baliknya menjadi kunci."