Data realisasi APBD dari Oktober 2025 sampai Maret 2026 akan jadi penentu utama. Faktanya, hingga bulan lalu, kondisi serapan anggaran daerah masih memprihatinkan. Catatan Kementerian Keuangan menunjukkan belanja daerah baru terserap 63,78 persen, atau setara Rp 902,73 triliun.
Yang paling bermasalah adalah belanja modal. Realisasinya cuma 41,47 persen baru Rp 88,322 triliun dari pagu yang mencapai Rp 212,97 triliun. Angka ini jelas jadi sorotan.
Purbaya kembali menegaskan pesannya. "Kalau pada kuartal terakhir tahun ini sampai kuartal pertama tahun depan belanja tepat sasaran, tidak dikorupsi, dan berdampak ke ekonomi, saya akan bilang ke Presiden bahwa pemda sudah disiplin," tegasnya.
Lalu ia menyambung, "Anggaran TKD bisa kembali naik."
Jadi, begini garis besarnya. Dalam RAPBN 2026, Transfer ke Daerah dipatok Rp 650 triliun. Angka ini turun tajam 24,8 persen dibanding APBN 2025 yang menetapkan anggaran sebesar Rp 848,52 triliun. Pemotongan besar-besaran ini, di mata pemerintah pusat, adalah langkah tegas untuk mendisiplinkan daerah. Sekaligus sinyal keras agar praktik korupsi dan inefisiensi segera diakhiri.
Artikel Terkait
RUPTL 2025-2034 Diuji di PTUN, Serikat Pekerja PLN Soroti Ancaman Kedaulatan Energi
Di Sudut Jalan, Ekonomi Kreatif Berdetak dengan Hukum Gotong Royong
Wall Street Bangkit, Didorong Laporan Cemerlang Bank Investasi dan Prospek Cerah TSMC
IHSG Tembus 9.075, Catat Rekor Baru di Awal 2026