Rabu lalu, Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari memberikan laporan yang cukup mengejutkan. Ternyata, sepanjang tahun 2025, pemerintah berhasil merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan. Angka ini jauh melampaui target awal yang cuma 10.440.
“Untuk sekolah vokasi, 2.026 satuan pendidikan telah direvitalisasi dengan capaian 97 persen,”
kata Qodari dalam konferensi persnya, 4 Maret 2026. Dia membeberkan data itu berdasarkan kompilasi laporan dari 20 kementerian dan lembaga. Fokus program ini jelas: membenahi sarana prasarana. Mulai dari ruang kelas yang bocor, fasilitas belajar yang usang, sampai penataan lingkungan sekolah yang lebih layak.
Nah, untuk tahun ini, pemerintah sudah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp14,06 triliun. Dana itu rencananya untuk menyentuh 11.744 satuan pendidikan lagi. Tapi rupanya, itu belum dirasa cukup.
“Usulan ini bertujuan mempercepat revitalisasi hingga 60.000 satuan pendidikan tambahan,”
ujar Qodari soal usulan tambahan dana melalui ABT senilai Rp89,49 triliun. Langkah ini, menurutnya, krusial untuk pemerataan kualitas pendidikan dan penguatan SDM nasional.
Di sisi lain, ada perubahan signifikan dalam tata kelola dana. Pengelolaannya tak lagi lewat Kementerian PU, melainkan langsung ditangani Kemendikdasmen. Dana cair langsung ke rekening sekolah dan dikelola dengan skema swakelola yang melibatkan masyarakat. Secara teknis, pembangunan di lapangan dijalankan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2SP.
Mereka dibantu tim perencana dan pengawas sekitar 7–10 orang, plus tenaga konstruksi lokal sebanyak 20–30 orang di tiap lokasi.
Efeknya ternyata ganda. Selain membenahi sekolah, program ini jadi penggerak ekonomi lokal. Bayangkan saja, dari 16.167 satuan pendidikan yang dikerjakan secara swakelola, tercipta potensi lapangan kerja yang besar.
“Asumsi setiap satuan pendidikan menyerap estimasi 40 orang tenaga kerja,”
jelas Qodari. Kalau dihitung kasar, angka penyerapan tenaga kerjanya bisa mencapai 646.680 orang. Angka yang tidak main-main. Revitalisasi ini, pada akhirnya, bukan cuma soal fisik bangunan. Tapi juga tentang menghidupkan denyut ekonomi dan harapan di daerah-daerah.
Artikel Terkait
Target 100 GW PLTS Dinilai Ambisius, Butuh Solusi Penyimpanan dan Lahan
Mensos Tegaskan BPS Satu-satunya Penentu Desil Penerima Bansos
BNI Tegaskan Komitmen Kembalikan Dana Rp28 Miliar Nasabah Credit Union Aek Nabara
KPK Geledah Tujuh Lokasi, Temukan Surat Pengunduran Diri sebagai Alat Tekan Bupati Tulungagung