“(Gedung SPPG) ini menggunakan konstruksi modular sehingga diharapkan pembangunan dapat lebih cepat,” ujar Bisma.
Namun begitu, ternyata tidak semua lokasi yang direncanakan siap digarap tahun ini. Setelah diverifikasi lebih lanjut, dari total 264 lokasi SPPG yang semula ditetapkan, beberapa ternyata masih terkendala persoalan seperti status lahan yang belum jelas. Alhasil, hanya 222 titik di 29 provinsi yang benar-benar siap dibangun pada 2025.
Di akhir paparannya, Bisma juga menyampaikan pesan khusus. “Mohon izin kami menyampaikan pesan kepada BPK dan para penyedia jasa konstruksi yang melakukan kontrak agar melakukan rencana mitigasi dan antisipasi yang cermati dari segala risiko yang berakibat pada keselamatan dan kualitas kerja,” tuturnya.
Sebelumnya, kolaborasi ini sudah dimulai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh BGN, Kementerian PU, dan Kementerian Dalam Negeri. Target besarnya adalah membangun SPPG di 806 titik yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
Pekerjaan besar ini pun dibagi. BGN akan membangun 264 SPPG, sementara Kementerian PU menangani porsi yang lebih besar, yaitu 542 SPPG.
“Alhamdulillah saya mendapatkan komitmen dari Kementerian PU bahwa di PU juga ada dana yang bisa digunakan yang bisa mempercepat itu sehingga nanti untuk daerah-daerah terpencil saya kira dana APBN akan ada,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam kesempatan terpisah.
Soal anggaran, Dadan memang tidak merinci angka pastinya. Tapi, ia memberikan perkiraan kasar. Biaya pembangunan per unitnya kira-kira berkisar antara Rp 2 hingga 3 miliar. Angka yang cukup signifikan untuk mewujudkan akses gizi yang lebih baik.
Artikel Terkait
Cara Cek Bansos Rp900 Ribu Tahap Akhir Hanya dengan KTP
Perempuan Menggedor Batas: Dari Dapur ke Pucuk Komando Ekonomi Keluarga
POSCO International Ambil Alih Saham Sampoerna Agro Rp9,45 Triliun, Harga MTO Bakal Tembus Rp7.903
XL Axiata Bagikan Dividen Rp2,89 Triliun, Cair 11 Desember