Suara Kekecewaan 2025: Ketika KaburAjaDulu Menjadi Pilihan Rasional

Tahun 2025 benar-benar diwarnai suara sumbang di ruang digital. Tagar seperti KaburAjaDulu atau PeringatanDarurat menggema, mencerminkan kegelisahan yang dalam. Bukan sekadar tren, ini adalah ekspresi kekecewaan generasi muda terhadap kondisi yang mereka rasakan. Nah, memasuki 2026, Indonesia sebenarnya punya agenda baru: penguatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan upaya pemerataan kesejahteraan. Lantas, apa artinya merenungi 2025? Bukan untuk larut dalam pesimisme, tapi justru untuk menjadikan semua kegelisahan itu sebagai bahan bakar evaluasi. Tahun baru harus jadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan dan melibatkan anak muda. Soalnya, kemajuan sebuah bangsa itu lahir dari cara kita merespons persoalan, bukan dari situasi yang sempurna tanpa masalah.

Suara Hati yang Bergema di Media Sosial

Keresahan itu paling nyaring terdengar di dunia maya. Lewat tagar KaburAjaDulu, “Indonesia Gelap”, dan PeringatanDarurat, warganet terutama anak muda saling berbagi cerita dan dorongan untuk merantau, baik bekerja, studi, atau buka usaha di luar negeri. Ini bukan sekadar keluhan sesaat. Menurut sejumlah saksi, fenomena ini berkembang jadi kritik tajam terhadap kesenjangan yang masih membelit, terutama soal akses pendidikan, lapangan kerja yang layak, dan kesejahteraan.

Akarnya jelas: peluang kerja terasa sempit, upah tak mengejar biaya hidup, dan ruang untuk berinovasi seolah terbatas. Makanya, wajar saja tagar-tagar itu meluas. Data dari Unesa (2025) mencatat, KaburAjaDulu saja dipakai di lebih dari 173.900 unggahan TikTok.

Survei Populix (2025) terhadap responden usia 18–35 tahun memperkuat gambaran ini. Sebanyak 82% menyebut alasan utama ingin ke luar negeri adalah mencari pendapatan lebih tinggi. Realitanya pun keras: pengangguran usia muda (15–24 tahun) masih melampaui 16%. Lebih dari 7 juta penganggur nasional, dan yang memilukan, lebih dari satu juta di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi.

Padahal, UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sudah menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai tujuan. Namun dalam praktiknya, fokus kebijakan industri kerap lebih ke efisiensi produksi dan menarik investasi besar. Strategi untuk menyerap tenaga kerja muda? Tidak konsisten. Alhasil, pertumbuhan industri tak otomatis menciptakan pekerjaan yang nyata dan berkelanjutan.

Dari kacamata hukum, masalahnya makin jelas. UU Cipta Kerja, misalnya, dirancang untuk mempermudah investor. Tapi tidak ada ketegasan yang mewajibkan kemudahan itu berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja. Politik hukumnya terlihat: efisiensi dan kepastian bagi investor diutamakan, sementara tujuan keadilan sosial seperti akses kerja luas agak tersisih. Jadi, ketika investasi masuk tapi lapangan kerja tak tumbuh, itu bukan penyimpangan. Itu konsekuensi logis dari pilihan kebijakan yang diambil.

Dengan kata lain, narasi kekecewaan sepanjang 2025 itu bukan cuma wacana digital belaka. Itu adalah indikator nyata adanya jarak antara harapan generasi muda dan realitas struktural yang menghadang. Jarak ini, pada akhirnya, berkait erat dengan persoalan ketimpangan yang lebih luas lagi.

Ketimpangan: Jakarta Bukan Indonesia

Pertumbuhan ekonomi kita masih timpang. Data BPS per Maret 2024 menunjukkan Rasio Gini nasional di angka 0,379. Ketimpangan di perkotaan (0,399) lebih tajam daripada di perdesaan (0,306). Jakarta bahkan mencatat angka 0,441 sebuah gambaran betapa pendapatan terpusat di ibukota tanpa pemerataan yang merata.

Perbedaan upah antardaerah pun menganga. Di sektor pertanian, upah bulanan di Yogyakarta sekitar Rp771 ribu, sementara di Jakarta bisa mencapai Rp3,18 juta. Di industri, NTT sekitar Rp926 ribu, bandingkan dengan Rp4,44 juta di Jakarta. Begitu pula di jasa: Rp1,23 juta di NTT berhadapan dengan Rp4,19 juta di Jakarta (BPS, 2024). Angka-angka ini bicara lantang: peluang ekonomi masih terpusat.