Wagub Jatim Emil Dardak Tinjau Langsung Bengkel Rujukan Keluhan Pertalite

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, secara langsung memantau pelayanan bengkel-bengkel rujukan resmi dari Pertamina. Emil menekankan pentingnya pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat yang mengeluhkan kendaraannya bermasalah, seperti brebet, setelah mengisi bahan bakar Pertalite.

Pemprov Jatim memastikan sistem aduan di bengkel rujukan ini memberikan kepastian dan kemudahan bagi pemilik kendaraan. "Sistem ini mempermudah proses bagi pemilik motor terdampak dan memastikan perbaikan kendaraan yang bermasalah pasca mengisi BBM akan ditangani," tegas Emil Dardak.

Fakta di Lapangan: Tidak Semua Kerusakan Disebabkan BBM

Berdasarkan pantauan, puluhan kendaraan telah datang ke bengkel rujukan setiap harinya. Namun, ditemukan fakta bahwa tidak semua kerusakan motor disebabkan oleh Pertalite. Emil juga menyoroti adanya oknum yang bersikap tidak sopan, bahkan memaksa agar kerusakan yang tidak terkait BBM diganti oleh Pertamina.

Sebagai langkah investigasi, sampel BBM dari tangki kendaraan yang dikeluhkan akan dikuras dan ditampung untuk kemudian diuji lebih lanjut di laboratorium Pertamina guna memastikan penyebab kerusakan yang sebenarnya.

Pertamina Resmi Buka Layanan Bengkel Rujukan di Jatim

Regional Manager Retail Sales Jatim Balinus PT Pertamina Patra Niaga, Deny Sukendar, menyatakan bahwa pihaknya telah beralih dari sistem posko ke sistem aduan langsung di bengkel. Pertamina secara resmi meminta maaf atas ketidaknyamanan ini dan berkomitmen menyelesaikan masalah Pertalite.

Syarat Servis Gratis di Bengkel Rujukan Pertamina

Bagi masyarakat yang motornya mengalami brebet usai mengisi Pertalite, dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

• Datang langsung ke salah satu dari 32 bengkel rujukan yang tersebar di seluruh Jawa Timur.
• Tidak ada syarat administrasi apa pun.
• Setiap bengkel melayani maksimal 20 kendaraan per hari.
• Biaya servis hingga Rp 150.000 ditanggung sepenuhnya oleh Pertamina.

Layanan ini diberikan untuk memastikan permasalahan kendaraan masyarakat dapat ditangani dengan cepat dan tepat.