Prabowo Buka Pintu Istana untuk Wajah-Wajah Kritis

Pertemuan tertutup yang digelar Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh akhir-akhir ini menarik perhatian. Bukan dengan menteri atau kolega partai, melainkan dengan wajah-wajah yang selama ini justru kerap berada di luar lingkaran kekuasaan, bahkan beberapa di antaranya dikenal kritis. Langkah ini, tak pelak, langsung memantik beragam tafsir di kalangan pengamat politik.

Beberapa nama yang hadir memang cukup mengejutkan. Sebut saja mantan Pimpinan KPK Abraham Samad, atau mantan Kabareskrim Susno Duadji. Ada juga peneliti BRIN Prof. Dr. Siti Zuhro. Kehadiran mereka dalam forum tertutup istana jelas bukan hal yang biasa.

Meski begitu, pihak istana tampaknya berusaha meredam kesan bahwa ini adalah pertemuan dengan "oposisi". Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah sebutan itu. Menurutnya, yang diundang semata adalah tokoh-tokoh berkapasitas dan kompeten untuk berdiskusi dengan presiden. Titik.

Lalu, apa yang sebenarnya dibicarakan di balik pintu tertutup itu?

Menurut pengamat politik Adi Prayitno yang membahasnya di kanal YouTube-nya, isu-isu yang diangkat ternyata cukup berat. Abraham Samad, misalnya, dikabarkan menyoroti komitmen pemerintah soal supremasi hukum dan pemberantasan korupsi. Bahasannya sampai ke upaya penyelamatan aset negara dari cengkeraman oligarki. Sementara itu, Siti Zuhro membawa wacana panas soal pemilihan kepala daerah oleh DPRD isu yang belakangan ramai diperdebatkan karena soal ongkos politik dan demokrasi di tingkat lokal.

Adi Prayitno sendiri mengapresiasi langkah Prabowo ini.

"Ini adalah sikap positif yang mesti diapresiasi. Bagaimana presiden dan pemerintah membuka hati, pikiran, dan ruang dialog kepada tokoh-tokoh yang selama ini berada di luar kekuasaan," ujarnya.

Dia melihat pertemuan semacam ini bisa menciptakan saling pengertian dan membuka jalan untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang tengah menghangat di publik.

Namun begitu, apresiasinya datang dengan catatan. Menurut pengamat dari UIN Syarif Hidayatullah ini, pemerintah belum cukup. Dialog harus diperluas, tidak hanya ke tokoh senior, tapi juga ke kalangan yang lebih muda. Influencer, aktivis anak muda, dan Generasi Z yang gencar mengkritik kebijakan lewat media sosial juga perlu didengar.

Kritik dari kalangan muda itu, kata Adi, cukup nyaring terdengar, terutama menyangkut program-program populis pemerintah. Sebut saja Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

"MBG dikritik, Koperasi Desa Merah Putih juga dikritik, Sekolah Rakyat juga dikritik. Pihak-pihak ini yang saya kira perlu juga untuk diajak bicara," tegas Adi.

Program-program itu mungkin terlihat bagus di atas kertas, tapi dalam eksekusinya menuai banyak tanda tanya. Besaran anggaran dan efektivitas implementasinya sering jadi sasaran kritik. Dan suara-suara semacam ini, menurutnya, penting untuk ditampung.

Harapan jangka panjangnya, pertemuan seperti ini tidak berhenti sekali saja. Ia ingin ini menjadi tradisi politik yang berkelanjutan.

"Semoga ini menjadi tradisi yang cukup baik. Di masa-masa yang akan datang pemerintah semakin terbuka untuk membuka ruang-ruang dialog kepada pihak-pihak outsider," harapnya.

Di sisi lain, publik sejauh ini mencatat langkah-langkah pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam penanganan korupsi. Setahun berjalan, sejumlah kasus besar yang dulu seolah tak tersentuh mulai dieksekusi. Tingkat kepuasan pun dilaporkan cukup tinggi. Pertanyaannya sekarang, apakah ruang dialog dengan para "outsider" tadi akan memberi warna lebih pada langkah-langkah ke depannya? Waktulah yang akan menjawab.