"Penggunaan kendaraan listrik semakin masif tentu perlu ditambah infrastruktur pendukungnya seperti pengadaan (SPKLU) harus lebih banyak lagi," tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah sendiri sebenarnya diharapkan bisa jadi pelopor. Sayangnya, niat baik itu terbentur realitas anggaran. Jufri menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini belum memungkinkan untuk mengalokasikan dana pembelian kendaraan listrik, termasuk untuk keperluan dinas.
Padahal, peralihan dari kendaraan konvensional ke listrik adalah bagian dari transisi energi yang didorong pusat. Namun, sebagian besar anggaran tahun ini sudah ditetapkan dan belum menyentuh hal itu.
"Kalaupun itu menjadi sesuatu kebijakan pusat, maka kita harus menunggu sampai perubahan anggaran berikutnya," ungkapnya.
Artikel Terkait
Gadis 14 Tahun Lolos SNBP ke Farmasi Unair Tanpa Jalur Akselerasi
Borneo FC Siap Hadapi Tujuh Laga Final untuk Kejar Persib di Puncak Klasemen
Gubernur DKI Pasang CCTV di Seluruh JPO untuk Tangkal Pencurian Besi
Gubernur DKI Pramono Anung Dukung Tindakan Tegas Atas Aksi Premanisme di Jakarta