Pembicaraan Langsung Lebanon-Israel Dimulai di Washington di Tengah Serangan ke Hizbullah

Istanbul Putaran pertama pembicaraan langsung antara Lebanon dan Israel akhirnya dimulai. Ini terjadi setelah jeda lebih dari tiga puluh tahun, dengan Amerika Serikat bertindak sebagai penengah. Menariknya, pembicaraan ini berlangsung di Washington justru saat serangan Israel ke Lebanon selatan yang menyasar posisi Hizbullah masih terus berlanjut.

Menteri Luar Negeri Lebanon, Youssef Raggi, punya pandangan khusus. Lewat akun X-nya pada Selasa (14/4), ia menyebut jalur diplomasi ini sebagai "jalur baru".

Menurutnya, proses ini terpisah sama sekali dari segala negosiasi untuk mengakhiri perang yang melibatkan AS, Israel, dan Iran.

"Hanya negara Lebanon yang memegang wewenang untuk bernegosiasi atas nama Lebanon,"

tegas Raggi. Prinsip kedaulatan nasional, katanya, akan menjadi inti dari setiap langkah diplomatik dengan Israel. Tujuannya jelas: "Lebanon berupaya, melalui negosiasi langsung dengan Israel, untuk mencapai gencatan senjata."

Di meja perundingan, Lebanon diwakili Duta Besar Nada Hamadeh. Sementara dari sisi Israel, duduk Duta Besar Yechiel Leiter. Kehadiran pejabat AS cukup mencolok. Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang juga penasihat keamanan nasional untuk mantan Presiden Trump hadir bersama beberapa nama seperti Duta Besar AS untuk Lebanon Michel Issa dan penasihat Michael Needham.

Di sisi lain, harapan juga datang dari Presiden Lebanon, Joseph Aoun. Ia berharap dialog ini bisa menjadi titik terang, "awal dari berakhirnya penderitaan rakyat Lebanon, terutama di selatan."

Namun begitu, Aoun menyampaikan syarat yang tegas. Stabilitas di wilayah selatan, menurutnya, mustahil terwujud selama pasukan Israel masih berada di sana.

"Satu-satunya solusi terletak pada penempatan kembali tentara Lebanon hingga perbatasan yang diakui secara internasional,"

ujarnya dalam pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Italia, Luciano Portolano. Aoun menekankan, tanggung jawab penuh atas keamanan wilayah dan keselamatan penduduk harus berada di tangan Lebanon, tanpa melibatkan kerja sama dengan pihak manapun.

Pernyataan ini muncul di tengah penolakan keras dari kelompok Hizbullah terhadap proses perundingan ini. Mereka berjanji akan melanjutkan perlawanan.

Sumber: Anadolu