DPR Disebut Mati Kutu Hadapi Usulan Pemakzulan Gibran, Prabowo-Jokowi Saling Sandera?

MURIANETWORK.COM - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut mustahil bagi DPR untuk tidak menindaklanjuti surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. 

Pernyataan itu disampaikan Feri Amsari menanggapi soal usulan pemakzulan terhadap Gibran dalam perspektif hukum.

"Sekali lagi secara perspektif hukum tata negara tidak ada yang bisa dihindari oleh DPR untuk menindaklanjuti surat ini," ujar Feri Amsari dalam siniar di akun Youtube Abraham Samad SPEAK UP yang dilihat pada Senin (30/6/2025).

Namun demikian, pegiat antikorupsi sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas mengaku khawatir jika usulan pemakzulan terhadap Gibran dipandang oleh DPR secara politik.

"Tapi secara politik dua hal yang berbeda, nah apakah ada ketakutan-ketakutan ya karena ini wakil presiden, karena ini anak mantan presiden sehingga kemudian ini berputar-putar," ujarnya.

Dia pun menyoroti sejak usulan pemakzulan terhadap Gibran dilayangkan, DPR terkesan mendiamkan surat yang dibuat oleh para purwirawan TNI itu.

"Nah ini perlu kematangan politik yang luar biasa bahwa apa-apa yang dibicarakan publik tidak boleh hanyut ditelan waktu saja di republik ini. Nah ini DPR kayak mati kutu ya, enggak ada kelihatan taji DPR dalam mencoba menjelaskan ke publik apa yang diusulkan oleh paripurna," ujarnya.

Setelah menyinggung soal dinamika politik di parlemen, Feri Amsari juga meminta agar Presiden Prabowo Subianto untuk ikut turun tangan. 

Pasalnya, Feri mengaku khawatir di balik usulan pemakzulan terhadap Gibran ada praktik politik saling sandera. 

Terlebih, lanjutnya, pencalonan Gibran hingga terpilih menjadi wapres tidak lepas dari manuver politik ayahnya, mantan Presiden Jokowi.

"Saya lihat memang semangat politisi kita masih dikendalikan oleh berbagai kepentingan oke satu hal yang penting adalah butuh keberanian Pak Prabowo untuk memastikan kalau memang ini bermasalah, ayo silakan lanjutkan. Ya jangan kemudian semua saling membangun politik saling menyandera ya," ujarnya.

"Pak Presiden menyandera kepentingan keluarga Pak Jokowi, Pak Jokowi juga mungkin terkesan menyandera Pak Prabo dengan kepentingannya," imbuh Feri Amsari.

Lebih lanjut, Feri juga memandang DPR sangat mudah untuk memproses soal usulan pemakzulan Gibran yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI. 

Apalagi, katanya, Gibran tidak memiliki kendaraan politik karena statusnya kini nonpartai.

"Ini mumpung wakil presiden tidak punya partai sebenarnya harusnya ini proses lebih mudah, jangan-jangan meskipun tidak punya partai, tapi yang di luar partai inilah menjadi kekuatan besar yang berupaya mengendalikan banyak hal," ujarnya.

Maka, dia pun mengharapkan anggota di parlemen bisa mengambil momentum untuk menunjukkan citranya sebagai wakil rakyat.

"Saran saya ini kesempatan juga oleh teman-teman politisi untuk menunjukkan jati dirinya sebagai wakil rakyat Indonesia kalau para politisi tidak muncul mewakili kehendak rakyat Indonesia, ya artinya mereka tidak bergerak atas nama rakyat Indonesia mereka bergerak atas nama yang lain," sebut Feri.

Drama Usulan Pemakzulan Gibran di DPR

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bahwa pihaknya masih akan sikapi hati-hati soal adanya surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan.

Hal itu disampaikan Dasco menanggapi soal belum dibacakannya surat tersebut dalam Rapat Paripurna pembukaan masa sidang.

Ia mengatakan, jika surat yang mengatasnamakan Purnawirawan ada banyak diterima DPR RI sehingga pihaknya masih akan mengecek terlebih dahulu.

"Jadi begini kami juga mendapatkan surat dari juga itu forum purnawirawan juga beberapa surat yang mengatasnamakan purnawirawan kan banyak," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

"Jadi kita mesti sikapi hati hati dan lota akan kaji dengan cermat sebelum ada hal yang diambil DPR," sambungnya.

Di sisi lain, ia mengatakan, surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI disebut masih ada di Sekretariat Jenderal DPR RI.

"Suratnya secara resmi dari Setjen DPR belum dikirim ke pimpinan dan kalau dikirim ke pimpinan akan dibahas di Rapim dan Bamus sesuai mekanisme mungkin besok atau pekan depan," pungkasnya.

Sumber: Suara