Pemerintah Batasi Gas Industri, Prioritaskan Tabung 3 Kg untuk Masyarakat
Pemerintah lewat Kementerian ESDM akhirnya mengambil langkah tegas. Mereka akan membatasi penjualan LPG ke sektor industri. Tujuannya jelas: menjaga stok gas melon atau LPG 3 kilogram agar tetap tersedia buat rakyat. Ini bukan keputusan yang diambil sembarangan, lho. Semuanya berangkat dari satu fakta yang cukup mengkhawatirkan: ketergantungan kita pada impor gas ternyata masih sangat tinggi.
Menurut Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, Sesditjen Migas ESDM, angka impornya sungguh besar. Di tahun 2025 lalu, sekitar 80,58% kebutuhan LPG nasional masih diimpor. Dan di awal 2026 ini, angkanya malah naik tipis jadi 83,97%. Sementara itu, permintaan dalam negeri sendiri terus merangkak naik, dari 25 ribu metrik ton per hari menjadi 26 ribu metrik ton.
“LPG yang selama ini digunakan oleh industri kami upayakan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama LPG 3 kg yang sangat dibutuhkan,”
ujar Rizwi dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu lalu.
Ia tak menampik bahwa produksi dalam negeri memang belum sanggup memenuhi semua kebutuhan. Alhasil, pasokan nasional masih sangat bergantung pada kiriman dari luar. Situasi ini makin pelik karena kondisi geopolitik global yang tidak menentu. Gangguan distribusi di titik-titik vital seperti Selat Hormuz, misalnya, bisa jadi ancaman serius bagi pasokan kita.
Artikel Terkait
Pemerintah dan Arab Saudi Pastikan Haji 2026 Aman dan Biaya Turun Rp2 Juta
Pemerintah Jamin Biaya Haji 2026 Tak Naik Meski Ada Dampak Konflik Timur Tengah
Pemerintah Alokasikan Rp1,77 Triliun APBN untuk Tanggung Kenaikan Biaya Haji Akibat Lonjakan Avtur
Presiden Prabowo Tegaskan Kunjungan Luar Negeri untuk Jamin Pasokan Minyak