Pemerintah Batasi Gas Industri, Prioritaskan Tabung 3 Kg untuk Masyarakat
Pemerintah lewat Kementerian ESDM akhirnya mengambil langkah tegas. Mereka akan membatasi penjualan LPG ke sektor industri. Tujuannya jelas: menjaga stok gas melon atau LPG 3 kilogram agar tetap tersedia buat rakyat. Ini bukan keputusan yang diambil sembarangan, lho. Semuanya berangkat dari satu fakta yang cukup mengkhawatirkan: ketergantungan kita pada impor gas ternyata masih sangat tinggi.
Menurut Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, Sesditjen Migas ESDM, angka impornya sungguh besar. Di tahun 2025 lalu, sekitar 80,58% kebutuhan LPG nasional masih diimpor. Dan di awal 2026 ini, angkanya malah naik tipis jadi 83,97%. Sementara itu, permintaan dalam negeri sendiri terus merangkak naik, dari 25 ribu metrik ton per hari menjadi 26 ribu metrik ton.
“LPG yang selama ini digunakan oleh industri kami upayakan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama LPG 3 kg yang sangat dibutuhkan,”
ujar Rizwi dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu lalu.
Ia tak menampik bahwa produksi dalam negeri memang belum sanggup memenuhi semua kebutuhan. Alhasil, pasokan nasional masih sangat bergantung pada kiriman dari luar. Situasi ini makin pelik karena kondisi geopolitik global yang tidak menentu. Gangguan distribusi di titik-titik vital seperti Selat Hormuz, misalnya, bisa jadi ancaman serius bagi pasokan kita.
Nah, untuk mengatasi ini, strateginya tidak cuma satu. Selain mengalihkan pasokan dari industri ke rumah tangga, pemerintah juga memberi instruksi khusus ke kilang-kilang LPG swasta.
“Kami menginstruksikan kepada kilang LPG swasta agar memprioritaskan penawaran produksi mereka kepada PT Pertamina Patra Niaga. LPG yang sebelumnya dijual ke industri diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya LPG 3 kg,”
tambah Rizwi menjelaskan.
Langkah lainnya? Pemerintah mulai membuka keran impor dari sumber yang lebih beragam. Mereka kini mencari pasokan dari negara-negara di luar Timur Tengah. Amerika, Afrika, dan negara tetangga di Asia Tenggara jadi alternatif baru. Tujuannya sederhana: meminimalisir risiko jika terjadi gangguan di satu kawasan.
Di sisi lain, upaya penguatan dari dalam juga digenjot. Optimalisasi kilang domestik terus dilakukan. Proyek pengembangan seperti RDMP Balikpapan pun disesuaikan agar lebih mendongkrak produksi LPG lokal. Bahkan, di level hulu, Kementerian ESDM meminta para kontraktor migas untuk lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri sebelum mengekspor minyak dan gas mereka.
Jadi, intinya, semua lini digerakkan. Dari membatasi penjualan, mengatur ulang distribusi, hingga memburu sumber impor baru. Semua demi satu hal: memastikan gas untuk masak ibu-ibu di rumah tidak langka.
Artikel Terkait
Gubernur DKI Serukan Kolaborasi untuk Perdamaian Global di Acara Renungan Monas
Iran Tutup Kembali Selat Hormuz Usai Insiden Dekati Kapal Tanker
Dua Kapal Pertamina Bersiap Melintasi Selat Hormuz Usai Tertahan
Bapanas Ungkap Kenaikan Harga Plastik Dorong Biaya Produksi Beras dan Gula