Pemerintah Jamin Biaya Haji 2026 Tak Naik Meski Ada Dampak Konflik Timur Tengah

Jakarta - Konflik di Timur Tengah memang memicu kekhawatiran. Salah satunya, potensi lonjakan biaya haji untuk tahun 2026. Tapi tenang, pemerintah sudah angkat bicara. Mereka berjanji tak akan membebankan tambahan biaya itu ke pundak para jamaah. Itu pesan langsung dari Presiden.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, mengungkapkan hal itu saat berbincang di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu lalu.

"Memang permintaan Presiden apa pun yang terjadi," ujarnya.

Gus Irfan menegaskan, jika nantinya ada penyesuaian harga terutama terkait biaya penerbangan yang rentan terdampak konflik maka pemerintah akan berupaya maksimal agar jamaah tidak menanggungnya. "Kita upayakan tidak dibebankan kepada jamaah kita," tegasnya.

Lalu, dari mana dana untuk menutupi potensi kekurangan itu? Pertanyaan ini tentu mengemuka. Menanggapi hal tersebut, Gus Irfan menyebut pihaknya sudah mulai bergerak. Mereka bahkan telah menggelar rapat khusus pada Jumat pekan lalu.

"Kita sudah mencoba mencari-cari peluang-peluang, kemungkinan-kemungkinan dari mana sumbernya," jelasnya.

Namun begitu, keputusan finalnya masih menunggu pembahasan dalam rapat kabinet. Gus Irfan memastikan, setelah rapat itulah sumber pendanaan akan dipastikan. Menurutnya, ada beberapa opsi yang bisa digali.

Sumber dananya bisa berasal dari dana haji yang dikelola BPKH, atau mungkin juga dari APBN. "Bisa berbagai kemungkinan," katanya singkat.

Intinya, pesan dari atas sudah jelas. Apapun yang terjadi, instruksinya satu: jangan sampai memberatkan calon jamaah. "Yang jelas Presiden minta tidak dibebankan kepada jamaah. Gitu saja," pungkas Gus Irfan menutup pembicaraan.