Selain insentif fiskal, ada penyesuaian teknis. Biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge akan diseragamkan jadi 38%. Aturan ini berlaku untuk semua pesawat, baik jet maupun propeller.
“Pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi, pemerintah yang kita jaga adalah harga tiketnya,” tegas Airlangga.
Tapi upaya pemerintah tak berhenti di situ. Ada juga insentif non-fiskal yang digulirkan. Bea masuk untuk suku cadang pesawat diturunkan hingga 0 persen. Langkah ini punya dua target sekaligus: meringankan beban biaya operasional maskapai dan sekaligus mendorong industri perawatan pesawat (MRO) dalam negeri.
Dengan melepas potensi penerimaan negara dari bea masuk spare part yang capai Rp500 miliar, proyeksinya justru bisa mendongkrak PDB hingga USD1,49 miliar. Ribuan lapangan kerja baru juga diharapkan tercipta.
Di tengah fokus pada avtur, Airlangga kembali menegaskan komitmen lama. Pemerintah berjanji akan mempertahankan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, hingga akhir tahun. Syaratnya, harga minyak dunia rata-rata tidak melampaui USD97 per barel.
“Sekali lagi BBM bersubsidi itu adalah Pertalite dan Solar. Selama harga minyak tidak lebih dari USD97 secara rata-rata, maka harga BBM ini bisa kita pertahankan sampai bulan Desember tahun ini,” kata dia.
Artikel Terkait
Ronaldo Diduga Ucapkan Bismillah Sebelum Eksekusi Penalti, Tuai Sorotan
Lurah Kalisari Minta Maaf, Petugas Diberi Sanksi Usai Unggah Foto AI untuk Laporan Parkir Liar
Libur Panjang Paskah 2026: 340 Ribu Penumpang Padati Kereta Jarak Jauh di Daop 1 Jakarta
Cara Cek Penerima PKH Tahap 2 dan Besaran Bantuannya