Supplier MBG di Kendal Ngamuk, Tagihan Rp141 Juta Tak Kunjung Dibayar
Suasana tegang sempat menyelimuti kantor dapur SPPG di Desa Protomulyo, Kendal, Senin (6/4/2026) pagi tadi. Sejumlah supplier bahan makanan datang beramai-ramai, menuntut pembayaran yang sudah menunggak sejak awal tahun. Rupanya, meski pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap jalan, urusan bayar-membayar justru macet total.
Faiqhudin, salah satu pemasok susu kemasan, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Tagihannya menumpuk hingga Rp141 juta. Menurut dia, pihak koperasi yang mengelola pembayaran selalu berkelit setiap kali ditegur.
"Sudah berkali-kami minta pelunasan, jawabannya nggak pernah jelas. Alasannya selalu berubah-ubah, dan pembayaran penuh tidak pernah terjadi. Tunggakan malah makin numpuk aja,"
keluhnya di lokasi kejadian.
Nasib serupa rupanya dialami banyak pemasok lain. Supplier daging ayam dan bahan pokok lainnya juga mengeluhkan kerugian yang mencapai puluhan juta rupiah per orang. Situasi ini jelas memukul usaha mereka yang notabene juga butuh cash flow lancar.
Lalu, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Dapur SPPG Protomulyo ini dikelola Yayasan Rodhotul Munawaroh Salsabila. Namun, untuk urusan belanja dan bayar supplier, wewenangnya diserahkan sepenuhnya ke Koperasi Mrakyat.
Di sisi lain, pihak pengelola dapur di lapangan mengaku kaget dengan aksi penagihan ini. Ahmad Munafarid, Asisten Lapangan SPPG Protomulyo, mengaku tidak paham detail kendala di tingkat koperasi.
"Kami di sini nggak tahu persis soal keterlambatan pembayaran. Sepengetahuan kami, anggaran dari pemerintah untuk MBG selalu turun tepat waktu, lalu disalurkan ke koperasi yang mengurus pembelian,"
jelas Ahmad.
Lantas, kemana larinya dana itu? Badan Gizi Nasional (BGN) turun tangan. M. Faris Maulana, Korwil BGN Kendal, menegaskan satu hal: pemerintah tidak pernah telat mencairkan dana.
"Negara sudah memenuhi kewajibannya. Tapi, ada indikasi kuat dananya justru ditahan oleh oknum di mitra pelaksana, dalam hal ini koperasi,"
tandas Faris saat dihubungi terpisah.
Jadi, masalahnya kini bergeser. Antara supplier yang meradang, pengelola yang bingung, dan koperasi yang menjadi titik tengah sorotan. Ratusan juta rupiah itu entah masih tersangkut di mana, sementara para pemasok hanya bisa menunggu dengan harap-harap cemas.
Artikel Terkait
Polisi Ajukan Red Notice ke Interpol untuk Buru Otak Pengiriman Pekerja Migran Ilegal ke Kamboja
Ratusan Wali Santri Jemput Anak dari Ponpes Pedang Ati usai Kasus Pencabulan Pimpinan Terbongkar
Ombudsman Dorong Santir dan Pesantren Laporkan Maladministrasi Tanpa Ragu
Polisi Segera Tetapkan Tersangka Perusakan Lapas Narkotika Bolangi Gowa