Wamenristek Sebut Harga Listrik Panas Bumi Masih Lebih Mahal dari Batu Bara

- Selasa, 07 April 2026 | 02:45 WIB
Wamenristek Sebut Harga Listrik Panas Bumi Masih Lebih Mahal dari Batu Bara

Jakarta, Senin – Stella Christie, sang Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, angkat bicara soal energi panas bumi. Masalah utamanya sederhana tapi pelik: harga. Menurutnya, biaya listrik dari geothermal di Indonesia masih jauh lebih mahal ketimbang yang dari batu bara.

"Ini faktanya," ujar Stella di Jakarta, Senin lalu.

"Listrik dari fossil fuel seperti batu bara itu harganya cuma sekitar 7-8 cent per kilowatt hour. Sementara, geothermal kita masih berkisar 18 cent per kWh. Itulah sebabnya implementasinya belum maksimal."

Mahalnya tarif ini rupanya bukan cuma jadi kendala di dalam negeri. Banyak negara lain juga masih ogah-ogahan memakai energi terbarukan yang satu ini. Nah, di sinilah peluangnya. Indonesia punya potensi luar biasa, bahkan disebut-sebut menyimpan 40 persen cadangan panas bumi dunia. Bayangkan saja. Tapi sayangnya, pemanfaatannya baru sekitar 10 persen. Sungguh ironis.

Maka, Stella menegaskan, kolaborasi riset aplikatif dengan berbagai pihak mutlak diperlukan. Tujuannya jelas: menata ulang ekosistem geothermal di tanah air.

"Kita harus sungguh-sungguh bekerja sama dengan berbagai instansi untuk melihat kembali ekosistem geothermal di Indonesia," tegasnya.

Di sisi lain, energi panas bumi punya keunggulan yang tak dimiliki sumber terbarukan lain. Ia konsisten, tidak terpengaruh cuaca seperti panel surya atau turbin angin. Plus, tentu saja, lebih bersih. Karena itulah, Wamen Stella mendorong agar geothermal masuk dalam daftar prioritas riset strategis nasional.

Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang menempatkan riset energi sebagai pilar utama. Targetnya jelas: mengejar bauran energi terbarukan 23 persen seperti yang sudah dicanangkan. Bahkan, upaya ini juga bagian dari komitmen Indonesia dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC).

Semua bermuara pada satu tujuan besar: mencapai Net Zero Emission paling lambat tahun 2060. Atau kalau bisa, lebih cepat dari itu.

Editor: Lia Putri

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar