Kuota Haji: Sebuah Drama yang Tak Pernah Usai

Inti masalahnya sebenarnya simpel, lho. Coba kita lihat ke belakang. Beberapa tahun lalu, Arab Saudi memberikan tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah. Nah, aturan mainnya sudah jelas di UU: 92% untuk haji reguler, dan sisanya 8% dialokasikan untuk haji khusus atau ONH Plus. Pembagian ini terbilang adil. Bayangkan, calon jemaah reguler antre puluhan tahun, dapat porsi terbesar. Sementara yang lewat jalur plus, antriannya cuma 5-7 tahun, dapat 8% ya sudah cukup.

Namun begitu, tiba-tiba saja ada pejabat yang main cantik. Aturan yang sudah baku itu dibalik seratus delapan puluh derajat. Kuota tambahan tiba-tiba dibagi rata: 50% untuk reguler, 50% untuk haji plus. Alasannya? Macam-macam. Katanya, waktunya mepet, prosesnya ribet, dan seabrek alasan lainnya. DPR konon setuju, pemerintah juga mengangguk. Jadilah aturan baru itu berlaku.

Tapi di sinilah ceritanya makin ruwet. Menurut sejumlah saksi dan laporan di lapangan, kuota yang seharusnya untuk haji plus itu tidak hanya dinikmati oleh mereka yang antri 5-7 tahun. Yang bikin geleng-geleng, kuota itu malah bocor ke jalur haji furoda yang notabene tidak perlu antri sama sekali!

Selama ini, furoda mengklaim visanya dari undangan langsung Kerajaan Arab Saudi. Kok bisa-bisanya pakai kuota tambahan ini? Padahal, biaya haji furoda itu selangit, bisa mencapai 500 juta hingga satu miliar rupiah per orang.

Coba kita hitung kasar. Jika ada 5.000 jemaah furoda yang mendapat jatah, dan masing-masing membayar rata-rata 400 juta, maka total uang yang berputar bisa menyentuh angka 2 triliun. Fantastis, bukan? Pesta pora duit pun terjadi.

Jadi, modusnya memang sederhana banget. Yang bikin runyam adalah reaksi para pelaku setelah kasus ini terkuak.