Bagi Maruarar, semua ini butuh nyali. “Kita mengurus negara ini harus punya nyali, menegakkan kebenaran,” tambahnya. Di sisi lain, dukungan juga datang dari kementerian lain. Menteri Brian Yuliarto menyatakan kesiapan perguruan tinggi untuk mendukung program ini lewat kajian dan inovasi teknologi.
Informasi yang beredar, pembangunan akan dilakukan di atas lahan milik PT Angkasa Pura Indonesia seluas 1,4 hingga 1,61 hektare. Rencananya, sekitar 800 unit hunian akan disediakan untuk menampung warga yang terdampak. Opsi awalnya rumah susun, tapi rumah tapak juga masih dipertimbangkan. Targetnya ambisius: mulai dibangun Mei 2026 dan diharapkan selesai Juni 2026. Cepat sekali.
Namun begitu, yang tak kalah penting adalah penyediaan fasilitas dasar. Sanitasi yang layak, misalnya, menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup warga nantinya. Program ini sebenarnya adalah bagian dari target besar pemerintah membangun 3 juta rumah. Fokusnya jelas: masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini terpaksa hidup di daerah rawan, seperti di sepanjang jalur rel kereta api yang berisiko itu.
Jadi, rapat di Istana itu bukan sekadar pembicaraan. Ia adalah sinyal kuat bahwa pemerintah serius ingin mengubah wajah permukiman kumuh di bantaran rel. Waktunya tinggal menunggu eksekusi di lapangan.
Artikel Terkait
Tito Karnavian: Rehabilitasi Pascabencana Sumatra Ditargetkan Tuntas dalam Tiga Tahun
Menteri HAM Janjikan Penguatan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam RUU Hak Cipta
Idrus Marham Peringatkan Bahaya Narasi Provokatif bagi Stabilitas Nasional
West Ham Pertimbangkan Lapor FIFA Usai Wan-Bissaka Telat dari Perayaan Kongo