Idrus Marham Peringatkan Bahaya Narasi Provokatif bagi Stabilitas Nasional

Di tengah hiruk-pikuk panggung politik, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, angkat bicara. Ia mengingatkan semua pihak agar berhati-hati. Narasi-narasi yang cenderung tendensius dan berbau anti-pemerintah, kata dia, jangan sampai dibiarkan berkembang liar di ruang publik kita.

Menurutnya, narasi yang tidak utuh atau gampang ditafsirkan macam-macam itu berbahaya. Potensinya besar untuk memicu kegaduhan politik, yang ujung-ujungnya bisa mengganggu stabilitas nasional yang sudah susah payah dibangun.

“Indonesia tidak boleh masuk ke jebakan yang sama. Kita harus belajar dari pengalaman global bahwa instabilitas sering berawal dari narasi kontraproduktif yang tidak bertanggung jawab,”

kata Idrus di Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Peringatan ini bukan datang dari ruang hampa. Sorotan publik belakangan memang menguat, terutama setelah pernyataan Islah Bahrawi yang menyentuh soal kondisi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Belum reda perbincangan itu, muncul lagi pernyataan Saiful Mujani yang dianggap menyinggung isu penjatuhan presiden. Hal ini langsung memicu perdebatan luas, meski sang pengamat politik itu sudah membantah. Ia bersikeras pernyataannya dipotong dari konteks aslinya.

Lebih Dari Sekadar Perbedaan Pandangan

Bagi Idrus, persoalan ini melampaui sekadar perbedaan pendapat biasa. Ini menyangkut etika, terutama dalam berkomunikasi di ranah politik. Terlebih bagi mereka yang berstatus tokoh publik atau intelektual.

“Dalam politik yang dinamis seperti sekarang, narasi seperti itu bisa ditafsirkan liar. Ini bukan cuma soal benar atau salah, lho. Tapi lebih ke dampak luas yang bisa ditimbulkan,” tegasnya.

Ia menekankan, setiap ucapan yang meluncur ke ruang publik harus mempertimbangkan efek domino-nya, baik secara sosial maupun politik. Demokrasi kita ini, lanjut Idrus, punya aturan main yang jelas. Mekanisme konstitusional untuk pergantian kekuasaan, termasuk proses pemakzulan presiden, sudah diatur sedemikian rupa.

Proses berat itu, menurutnya, tak bisa dibangun cuma dari opini atau spekulasi yang berkeliaran di udara.

“Pemakzulan itu proses serius. Ada tahapan konstitusional yang panjang, melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Tidak bisa digiring lewat opini publik atau narasi tidak utuh yang provokatif,”

ujarnya dengan nada tegas.

Ancaman di Balik Informasi yang Dipotong

Idrus juga menyoroti sebuah fenomena yang makin kerap kita jumpai: informasi yang sengaja dipotong atau disajikan dengan cara provokatif. Pola komunikasi macam ini, ia khawatirkan, bisa dengan mudah membentuk persepsi yang bias di masyarakat.

Dampaknya? Bisa mempercepat polarisasi dan yang lebih parah, menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokrasi yang ada.

“Kalimat yang dipotong bisa mengubah makna sepenuhnya. Di situlah awal dari disinformasi itu merajalela. Makanya, kehati-hatian bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan,”

katanya memberi penekanan.

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, Idrus merasa menjaga stabilitas politik dan kesehatan ruang publik adalah hal yang krusial. Ia mengajak semua elemen untuk tetap kritis, itu pasti. Namun objektivitas harus dijaga, jangan sampai kita semua terjebak dalam emosi dan prasangka yang justru memecah belah.

“Demokrasi tidak boleh dirusak oleh emosi dan prasangka. Demokrasi harus dijaga dengan akal sehat, etika, kedewasaan sikap, dan tentu saja, tanggung jawab,”

pungkasnya menutup pernyataan.