Di sisi lain, Said menyoroti persoalan lain yang justru mendesak untuk diatasi: kebocoran subsidi LPG 3 kg. Angkanya membengkak sampai 8,6 juta metrik ton per tahun. Penyebabnya? Sistem distribusi yang masih terbuka dan tidak tepat sasaran.
Banggar punya usulan. “Seharusnya pakai fingerprint aja, klik. Atau lebih canggih pakai retina mata. Nah itu saya yakin (konsumsinya) paling sekitar 5,5 juta (metrik ton) maksimal,” ucap Said dengan nada yakin. Teknologi biometrik, dalam pandangannya, bisa jadi solusi penajaman yang efektif.
Sementara untuk program prioritas pemerintahan baru, Said memberi catatan berbeda. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ia nilai wajib, karena masuk klaster anggaran pendidikan yang bersifat mandatori.
“Sudah nggak bisa ditawar. Bahwa di lapangan perlu perbaikan tata kelola, setuju. Tapi hukumnya wajib,” jelasnya.
Namun begitu, nasib program Koperasi Desa Merah Putih berbeda. Said melihat skala prioritasnya tidak terlalu mendesak untuk dijalankan serentak di semua daerah.
“Kopdes kan tidak bisa seketika langsung. Skala prioritasnya menurut saya tidak (mendesak sekali),” katanya.
Alasannya kembali ke filosofi awal: dalam situasi yang unpredictable, memiliki cadangan fiskal yang kuat adalah sebuah keharusan. Itulah pesan inti yang ingin disampaikan Banggar. Bukan untuk menghentikan pembangunan, tapi untuk memastikan negara punya daya tahan yang cukup jika badai ekonomi global benar-benar datang.
Artikel Terkait
Laba Bersih Bank Jago Melonjak 114% pada 2025, Didorong Pertumbuhan Nasabah
RUU Hak Cipta Usulkan Karya Jurnalistik Dilindungi Hak Eksklusif dan Royalti
Pemerintah Rencanakan Pagar Raksasa untuk Atasi Konflik Gajah-Manusia di Way Kambas
Telkom Konsolidasikan Aset Fiber BUMN Lain ke InfraNexia untuk Dongkrak Pasar