Untuk itu, dia mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih fokus. Keberpihakan anggaran, menurutnya, adalah kunci. Tak hanya itu, dia juga mengajukan sejumlah solusi praktis.
Pertama, dia meminta Dinas Kesehatan menggratiskan layanan medical check-up bagi para calon pekerja. Layanan psikotes yang dimiliki pemda juga bisa dimanfaatkan.
“Ini kan punya Pemda semua, bisa diberikan perintah kepada Dinkes untuk menggratiskan kepada para calon pekerja gitu ya,” paparnya.
Langkah lainnya adalah memanfaatkan fasilitas milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fasilitas itu bisa dijadikan lokasi pelatihan bagi tenaga kerja baru. Intinya, semua potensi harus digerakkan.
Khoirudin berharap langkah-langkah konkret ini segera ditempuh. Jika dibiarkan, dia khawatir angka kriminalitas akan meroket seiring tingginya jumlah orang yang tak memiliki pekerjaan.
Artikel Terkait
Auditor BPKP Ungkap Kerugian Negara Rp1,5 Triliun dari Pengadaan Chromebook
Pemerintah Coret 11.014 Penerima Bansos karena Tidak Tepat Sasaran
Gus Ipul: Wacana Penebalan Bansos 2026 Masih Tahap Pembahasan, Tunggu Keputusan Presiden
AS Pertimbangkan Serangan Terbatas atau Blokade Maritim ke Iran