Pemerintah Hapus 11.014 Nama dari Daftar Penerima Bansos Mulai April 2026

Mulai April 2026, pemerintah memutuskan untuk menghapus lebih dari sebelas ribu nama dari daftar penerima bantuan sosial. Angkanya tepat: 11.014 orang. Keputusan ini muncul setelah Badan Pusat Statistik merampungkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN versi kedua tahun ini, yang jadi acuan penyaluran bansos untuk triwulan kedua.

Jadi, apa masalahnya? Ternyata, dalam proses pemutakhiran data itu, BPS menemukan apa yang disebut inclusion error kesalahan sasaran. Sekitar 11.014 keluarga ini sebenarnya tidak seharusnya lagi menerima bantuan. Jumlah itu mungkin cuma 0,06% dari total 18,15 juta keluarga penerima di triwulan pertama. Tapi, bagi negara, angka sekecil apa pun harus diperhitungkan agar dana benar-benar sampai ke yang paling membutuhkan.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan hal ini dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin lalu.

“Dari hasil pemutakhiran DTSEN versi kedua ini, kami menemukan adanya inclusion error sebanyak 11.014 atau sebesar 0,06 persen dari penerima bansos triwulan satu,” ujarnya.

Amalia kemudian masuk ke detail teknis yang cukup menarik. Di triwulan pertama, ada sekitar 77 ribu keluarga yang ‘mengambang’ posisi desil ekonominya belum bisa ditentukan karena keterbatasan data. Nah, pada pemutakhiran untuk triwulan kedua ini, sekitar 27.176 keluarga dari kelompok itu akhirnya bisa dipetakan.

“Sehingga kami bisa memastikan bahwa dari penerima bansos yang sebelumnya tidak bisa ditentukan desilnya, sudah ada 25.665 keluarga yang berada di desil satu sampai empat. Sementara sekitar 1.511 keluarga berada di desil lima sampai sepuluh,” jelas Amalia.

Artinya, dari proses pembersihan data ini, sebagian besar justru dikonfirmasi sebagai kelompok rentan yang layak dapat bantuan. Namun, ada juga yang ternyata secara ekonomi sudah berada di lapisan menengah ke atas. Inilah yang kemudian dicoret.

Amalia menegaskan, langkah ini bukan sekadar menghapus nama. Tujuannya lebih mendasar: memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Data yang rapi di basis Kementerian Sosial adalah kuncinya.

“Data pembaruan inilah yang kemudian kami sampaikan kepada Menteri Sosial hari ini untuk menjadi dasar penyaluran bantuan sosial pada triwulan dua,” katanya.

Di sisi lain, proses ini nampaknya akan berjalan terus. DTSEN akan diperkuat lewat pemutakhiran rutin setiap triwulan. Harapannya, akurasi data sosial-ekonomi nasional semakin meningkat dari waktu ke waktu.

“DTSEN akan semakin rapi dan solid karena kami terus membersihkan data penerima bansos yang seharusnya tidak lagi menerima. Sekitar 11.014 orang tersebut merupakan bagian dari inclusion error,” tegas Amalia.

Ia menutup dengan nada optimis. Menurutnya, dengan kerja berkelanjutan ini, DTSEN akan terus menjadi lebih baik. Prosesnya mungkin teknis dan berbelit di mata awam, tapi dampaknya sangat nyata: bantuan pemerintah diharapkan tak lagi salah alamat.